Pantau - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) mengusulkan model perdamaian Aceh sebagai rujukan bagi Pemerintah Turki dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan dengan kelompok Kurdi melalui negosiasi, pemberian amnesti, dan pembangunan kepercayaan antarpihak.
Usulan tersebut disampaikan JK dalam konferensi internasional In Search of a New Regional Social Contract in the Middle East di Ankara, Turki, Senin (9/11/2026).
JK menegaskan bahwa konflik tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan militer, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap akar persoalan yang melatarbelakangi pertikaian.
Ia menilai pengalaman perdamaian Aceh pada 2005 dapat menjadi contoh penyelesaian konflik melalui perundingan dan reintegrasi mantan kombatan ke tengah masyarakat.
JK Dorong Turki Terapkan Pendekatan Perdamaian Aceh
Dalam konferensi yang diselenggarakan lembaga nirlaba Turki OSRAM atau Pusat Studi Timur Tengah bekerja sama dengan Universitas Oxford, JK menjadi salah satu dari empat panelis yang membahas pengalaman Turki menangani konflik dengan kelompok Kurdi.
JK mengatakan penyelesaian konflik membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan kekuatan militer.
"Konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan senjata. Kita harus memahami akar masalahnya. Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri konflik adalah melalui negosiasi, membangun kepercayaan, dan memberikan kesempatan kepada mereka yang pernah berjuang untuk kembali ke masyarakat," ujar JK dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, proses perdamaian harus memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bertikai untuk membangun komunikasi dan mencari kesepakatan bersama.
Pengalaman Aceh menunjukkan bahwa konflik yang berlangsung selama puluhan tahun dapat diakhiri melalui perundingan ketika para pihak memiliki kemauan untuk mencapai perdamaian.
Jusuf Kalla Usulkan Amnesti bagi Pejuang dan Aktivis Kurdi
Salah satu langkah yang diusulkan JK adalah pemberian amnesti kepada para pejuang dan aktivis Kurdi.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka kesempatan bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan normal di tengah masyarakat.
"Amnesti itu penting. Bagaimana mungkin orang mau kembali ke masyarakat kalau mereka masih merasa takut dan tidak memiliki jaminan keamanan? Mereka harus diberi kesempatan untuk memulai kehidupan baru," ujarnya.
JK menjelaskan bahwa pendekatan serupa pernah diterapkan dalam proses perdamaian antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Setelah penandatanganan kesepakatan damai di Helsinki pada Agustus 2005, para mantan kombatan GAM memperoleh kesempatan untuk kembali ke masyarakat melalui kebijakan amnesti dan program reintegrasi.
Ia menilai pemberian kesempatan untuk kembali ke kehidupan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun perdamaian setelah konflik.
Mediator Netral Dinilai Penting dalam Proses Negosiasi
Selain amnesti, JK menekankan pentingnya pendekatan personal kepada para pemimpin kelompok perlawanan.
Pendekatan tersebut diperlukan untuk membuka komunikasi sekaligus membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
JK juga menilai keberadaan mediator yang netral menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses perundingan.
"Dalam proses perdamaian, mediator harus dipercaya oleh kedua belah pihak. Tidak boleh memihak, harus memahami persoalan secara mendalam, dan memiliki kemampuan untuk membawa pihak-pihak yang bertikai duduk bersama," ucap JK.
Menurutnya, mediator perlu memahami persoalan secara menyeluruh agar mampu membantu para pihak menemukan jalan tengah.
Kepercayaan terhadap mediator juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan komunikasi selama proses negosiasi.
Film The Last Accord Angkat Pengalaman Perdamaian Aceh
Pengalaman penyelesaian konflik Aceh turut menjadi bagian dari rangkaian konferensi internasional yang berlangsung di Ankara.
Pada hari pertama konferensi, Minggu (8/11/2026), peserta menyaksikan pemutaran film The Last Accord yang mengangkat perjalanan proses perdamaian Aceh.
Dalam sesi khusus tersebut, JK tampil bersama Hamid Awaludin dan Dino Patti Djalal untuk membahas film sekaligus berbagi pengalaman mengenai perundingan Helsinki.
Perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan damai pada 2005 yang mengakhiri konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM.
Pengalaman itu menjadi salah satu contoh yang disampaikan dalam pembahasan mengenai kemungkinan penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
JK Tegaskan Konflik Puluhan Tahun Bisa Diakhiri Lewat Perundingan
JK menilai perdamaian tetap dapat dicapai meskipun konflik telah berlangsung selama puluhan tahun.
Menurutnya, keberanian untuk berunding dan kesediaan membangun kepercayaan merupakan unsur penting dalam mencari penyelesaian.
"Pengalaman Aceh membuktikan bahwa perdamaian itu mungkin dicapai, bahkan setelah konflik berlangsung puluhan tahun. Kuncinya adalah keberanian untuk berunding, saling percaya, dan kemauan untuk mencari jalan tengah," katanya.
Melalui pengalaman tersebut, JK mendorong penyelesaian konflik Turki-Kurdi dengan mempertimbangkan pendekatan negosiasi, amnesti, reintegrasi, dan mediasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.
- Penulis :
- Aditya Yohan
