HOME  ⁄  Geopolitik

Inggris dan Uni Eropa Siapkan Perubahan Perjanjian Brexit, Kesepakatan Baru Berpotensi Dongkrak Ekonomi 0,4 Persen

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Inggris dan Uni Eropa Siapkan Perubahan Perjanjian Brexit, Kesepakatan Baru Berpotensi Dongkrak Ekonomi 0,4 Persen
Foto: Ilustrasi - Bendera Inggris berkibar di depan Big Ben di London, Inggris (sumber: Anadolu Agency)

Pantau - Inggris dan Uni Eropa (EU) berencana menyepakati sejumlah perubahan terhadap perjanjian Brexit dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dijadwalkan berlangsung di Brussels, Belgia, pada 20 November 2026, sebagai upaya memperbaiki hubungan ekonomi dan kerja sama kedua pihak.

Rencana tersebut disampaikan Perdana Menteri Inggris Andy Burnham yang menegaskan bahwa perubahan perjanjian Brexit bertujuan menyesuaikan hubungan Inggris dan Uni Eropa dengan perkembangan kondisi global.

KTT mendatang merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat tinggi pada Mei 2025, ketika Inggris dan Uni Eropa menandatangani kesepakatan untuk memperbaiki hubungan setelah keluarnya Inggris dari keanggotaan blok tersebut.

Burnham menegaskan bahwa langkah pemerintah Inggris bukan bertujuan membuka kembali perdebatan politik mengenai keputusan Brexit yang diambil melalui referendum pada 2016.

"Ini bukan tentang mengulang perdebatan pada 2016. Seperti yang saya katakan dalam pemilihan sela, dunia telah banyak berubah sejak saat itu," kata Burnham dalam jamuan makan malam tahunan yang diselenggarakan Wali Kota London, Senin.

Menurut Burnham, perubahan situasi dunia dalam satu dekade terakhir menjadi alasan bagi pemerintah Inggris untuk memperbaiki pengaturan hubungan dengan Uni Eropa melalui pendekatan yang lebih praktis.

Kesepakatan Brexit Baru Berpotensi Tingkatkan PDB Inggris 0,4 Persen

Pemerintah Inggris menilai perubahan perjanjian Brexit dapat membuka peluang peningkatan kerja sama ekonomi dengan Uni Eropa tanpa mengubah status Inggris sebagai negara di luar keanggotaan blok tersebut.

Burnham menyampaikan bahwa potensi manfaat ekonomi menjadi salah satu pertimbangan utama pemerintah menjelang KTT Inggris-Uni Eropa di Brussels.

Kesepakatan baru yang tengah diupayakan diperkirakan berpotensi meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Inggris hingga 0,4 persen apabila perubahan pengaturan Brexit berhasil disepakati.

"Dan perlu ditegaskan, Inggris tidak berada dalam posisi berpaling dari potensi kesepakatan yang dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) hingga 0,4 persen. Itulah yang dipertaruhkan di KTT Inggris-Uni Eropa pada Jumat di Brussels," kata dia.

Meski membuka peluang kerja sama ekonomi yang lebih luas, Burnham menegaskan bahwa setiap kesepakatan baru harus tetap mengikuti batasan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Inggris.

Inggris Tegaskan Tidak Akan Kembali Bergabung dengan Uni Eropa

Salah satu batasan utama yang ditetapkan pemerintah Inggris adalah tidak membuka peluang untuk kembali menjadi anggota Uni Eropa melalui perubahan perjanjian Brexit.

Pemerintah Inggris juga memastikan bahwa kesepakatan baru tidak akan membawa negara tersebut kembali bergabung dengan pasar tunggal Uni Eropa maupun serikat pabean blok tersebut.

Selain itu, Inggris tidak akan memberlakukan kembali kebijakan kebebasan pergerakan warga sebagaimana diterapkan ketika masih menjadi anggota Uni Eropa.

Melalui batasan tersebut, pemerintah Inggris berupaya memperoleh manfaat ekonomi sekaligus mempertahankan kebijakan utama yang menjadi dasar keluarnya negara itu dari Uni Eropa.

"(Kesepakatan tersebut) harus memperbaiki perjanjian Brexit agar lebih mendekati apa yang diperkirakan masyarakat akan mereka dapatkan pada 2016," kata Burnham.

Pemerintah Inggris memandang penyesuaian perjanjian Brexit sebagai langkah untuk memperbaiki hubungan dengan Uni Eropa tanpa mengubah keputusan mendasar yang dihasilkan melalui referendum 2016.

Pemerintah Inggris Siapkan RUU Perubahan Brexit Setelah KTT

Burnham menjelaskan bahwa pemerintah Inggris berencana mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengubah perjanjian Brexit kepada parlemen pada pekan setelah pelaksanaan KTT di Brussels.

Pengajuan RUU tersebut direncanakan sebagai tindak lanjut apabila Inggris dan Uni Eropa berhasil mencapai kesepakatan mengenai perubahan pengaturan Brexit.

Setelah KTT berlangsung, pemerintah Inggris di London dan pihak Uni Eropa di Brussels juga dijadwalkan memulai pembahasan mengenai pengembangan hubungan jangka panjang kedua pihak.

Pembahasan tersebut akan mencakup upaya memperkuat kerja sama dan menyesuaikan hubungan Inggris-Uni Eropa dengan perkembangan ekonomi serta kondisi internasional setelah Brexit.

Pemerintah Inggris menegaskan bahwa perbaikan hubungan dengan Uni Eropa tetap harus mempertimbangkan batasan kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk mempertahankan posisi Inggris di luar pasar tunggal, serikat pabean, dan keanggotaan Uni Eropa.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026