HOME  ⁄  Nasional

Prabowo Belum Serahkan Nama Calon Wapres ke MPR, Yusril Ungkap Jadwal Pemilihan Diundur ke 9 Desember

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Prabowo Belum Serahkan Nama Calon Wapres ke MPR, Yusril Ungkap Jadwal Pemilihan Diundur ke 9 Desember
Foto: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada wartawan dalam konferensi pers penyerahan rekomendasi HAM kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa 17/11/2026 (sumber: ANTARA/Laily Rahmawaty)

Pantau - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hingga Selasa, 17 November 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril kepada wartawan seusai kegiatan penyerahan rekomendasi hak asasi manusia (HAM) kepada 50 kementerian di Jakarta, Selasa.

Yusril mengungkapkan bahwa jadwal pemilihan Wakil Presiden telah disepakati untuk diundur dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.

"Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 Desember (seharusnya 25 November) adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu," kata Yusril.

Menurut Yusril, belum diserahkannya nama calon Wakil Presiden berkaitan dengan kewajiban memenuhi prosedur formal pencalonan serta padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo di luar negeri.

Batas Penyerahan Nama Calon Wapres Ditetapkan 25 November

Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden wajib mengajukan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 14 hari sebelum pemilihan berlangsung.

Dengan perubahan jadwal pemilihan menjadi 9 Desember 2026, batas akhir penyerahan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR ditetapkan pada 25 November 2026.

Apabila pemilihan tetap dilaksanakan sesuai jadwal awal pada 2 Desember 2026, Presiden harus menyerahkan dua nama calon paling lambat 18 November 2026.

Namun, Yusril mengungkapkan bahwa tenggat waktu tersebut sulit dipenuhi karena Presiden Prabowo tengah menjalankan sejumlah agenda kenegaraan di luar negeri.

Presiden dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, sebelum melanjutkan kunjungan untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen, China.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo baru dijadwalkan kembali ke Indonesia pada 19 November 2026 sehingga waktu yang tersedia untuk melakukan konsultasi politik sebelum tenggat awal dinilai tidak mencukupi.

"Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu," ujarnya.

Yusril Sebut Pertemuan Prabowo dengan Partai Koalisi Belum Formal

Yusril mengakui bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah mengadakan pertemuan dengan sejumlah partai politik di Istana Bogor beberapa hari lalu.

Namun, pertemuan tersebut belum dapat dianggap sebagai rapat resmi dalam rangka pembahasan formal pencalonan Wakil Presiden bersama partai-partai koalisi pengusung pasangan calon pada Pemilu 2024.

"Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024," katanya.

Yusril menegaskan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang MD3, bakal calon Wakil Presiden harus terlebih dahulu diusulkan kepada Presiden oleh satu atau gabungan dari tujuh partai politik pengusung pada Pilpres 2024.

Prosedur pengusulan tersebut harus dilakukan secara cermat untuk memastikan seluruh persyaratan pencalonan terpenuhi dan menghindari persoalan administratif maupun cacat prosedur.

Menurutnya, konsultasi formal dengan partai-partai pengusung menjadi bagian penting sebelum Presiden menetapkan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR.

Nama Sufmi Dasco Ahmad Muncul, Yusril Tegaskan Keputusan di Tangan Presiden

Terkait munculnya sejumlah nama yang disebut-sebut berpeluang menjadi calon Wakil Presiden pengganti, termasuk Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang masih bersifat informal.

Ia menegaskan bahwa nama-nama yang berkembang dalam pembicaraan publik tidak secara otomatis menjadi calon resmi Wakil Presiden.

Menurut Yusril, kewenangan menentukan dan menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden," tegasnya.

Dengan demikian, berbagai nama yang beredar di ruang publik masih sebatas wacana politik selama belum ada keputusan resmi dari Presiden.

MPR Siapkan Verifikasi dan Pemilihan Wapres Secara Tertutup

Yusril menjelaskan bahwa setelah Presiden menyerahkan dua nama calon Wakil Presiden paling lambat 25 November 2026, MPR akan melanjutkan proses pencalonan ke tahap verifikasi administrasi.

Tim verifikasi MPR dijadwalkan bekerja selama dua minggu untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan memastikan seluruh persyaratan administratif kedua calon telah dipenuhi.

Setelah proses verifikasi selesai, MPR dijadwalkan menggelar sidang pemilihan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026.

Pemilihan tersebut direncanakan berlangsung melalui mekanisme pemungutan suara secara tertutup sesuai jadwal yang telah disepakati.

Hingga 17 November 2026, proses pencalonan Wakil Presiden masih menunggu pengajuan resmi dua nama oleh Presiden Prabowo sebelum MPR dapat melanjutkan tahapan verifikasi dan pemilihan.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026