HOME  ⁄  Nasional

Lima Asosiasi Vape Teken Pakta Integritas, Perketat Penjualan Usia 21 Tahun dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Lima Asosiasi Vape Teken Pakta Integritas, Perketat Penjualan Usia 21 Tahun dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba
Foto: Perwakilan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) melakukan penandatanganan pakta integritas di Jakarta, Senin 16/11/2026 (sumber: Antara/HO/Dokumentasi pribadi)

Pantau - Lima asosiasi industri rokok elektrik atau vape nasional menandatangani pakta integritas untuk memperketat pengawasan penjualan produk kepada konsumen berusia di bawah 21 tahun sekaligus mencegah penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkoba.

Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi komitmen bersama pelaku industri rokok elektrik dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta mendukung upaya pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba.

Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Budiyanto, mengatakan langkah tersebut merupakan respons industri terhadap perhatian pemerintah mengenai penyalahgunaan perangkat vape serta munculnya wacana pelarangan dan pembatasan produk rokok elektrik.

"Kami mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menangani praktik penyalahgunaan tersebut dan melakukan pembinaan terhadap anggota sekaligus mendorong pelaku usaha melaporkan dugaan penyalahgunaan kepada aparat melalui saluran resmi," kata Budiyanto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pakta integritas tersebut mencakup tiga komitmen utama, yakni mencegah penyalahgunaan narkoba, mematuhi ketentuan batas usia penjualan produk, serta memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap anggota asosiasi.

Lima organisasi yang terlibat adalah Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (Apvindo), dan Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo).

APVI Wajibkan Pemeriksaan Usia Pembeli Vape Minimal 21 Tahun

Budiyanto menegaskan bahwa penyalahgunaan perangkat rokok elektrik sebagai sarana konsumsi narkoba merupakan tindakan melanggar hukum dan tidak dapat dibenarkan dalam praktik industri yang bertanggung jawab.

Selain mencegah penyalahgunaan narkoba, APVI meminta seluruh anggota asosiasi dan mitra ritel menerapkan pemeriksaan usia pembeli sebelum melakukan transaksi penjualan produk rokok elektrik.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan produk tidak dijual kepada konsumen yang belum memenuhi persyaratan usia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.

Regulasi tersebut menetapkan batas usia minimal 21 tahun untuk pembelian produk rokok elektrik sebagai bagian dari upaya perlindungan anak dan pengendalian konsumsi produk tembakau serta rokok elektronik.

"Perlindungan anak harus dijalankan di titik penjualan. Karena itu APVI mendorong anggota dan mitra ritel untuk memeriksa usia pembeli dan menolak penjualan kepada pembeli yang tidak memenuhi syarat," ujar Budiyanto.

Untuk memperkuat kepatuhan pelaku usaha, APVI juga menjalankan program Berintegritas yang berlandaskan tiga aspek utama, yaitu komitmen, standardisasi, dan implementasi.

Aspek komitmen menekankan kesediaan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku dalam kegiatan industri rokok elektrik.

Sementara itu, standardisasi bertujuan membangun ukuran kepatuhan yang seragam agar seluruh pelaku usaha menerapkan ketentuan berdasarkan standar yang sama.

Adapun aspek implementasi diarahkan untuk memastikan standar kepatuhan benar-benar diterapkan dalam kegiatan usaha sehari-hari melalui pemantauan secara berkelanjutan.

Arvindo Ingatkan Risiko Pasar Gelap Jika Vape Dilarang

Ketua Asosiasi Retail Vape Indonesia (Arvindo), Fahmi Kurnia Firmansyah Siregar, menilai pelarangan produk rokok elektrik yang dipasarkan secara legal tidak otomatis menghilangkan praktik penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkoba.

Menurut Fahmi, sindikat narkoba berpotensi tetap mencari berbagai cara untuk memasarkan produk ilegal, termasuk melalui jalur distribusi dan pasar gelap yang lebih sulit diawasi pemerintah.

Ia mengingatkan bahwa perpindahan perdagangan ke pasar ilegal dapat meningkatkan risiko bagi konsumen karena kualitas produk dan sumber distribusinya tidak dapat dikendalikan secara memadai.

Fahmi juga mempertanyakan efektivitas kebijakan pelarangan rokok elektrik dalam mengatasi penyalahgunaan perangkat tersebut untuk narkoba.

Ia menyinggung Singapura yang kerap dijadikan contoh penerapan kebijakan pelarangan rokok elektrik, tetapi menurut klaimnya penyalahgunaan perangkat tersebut justru mengalami peningkatan pada kuartal II tahun 2026.

Fahmi menegaskan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk narkoba merupakan tindakan pihak tertentu yang tidak seharusnya digeneralisasi sebagai persoalan seluruh pelaku industri rokok elektrik.

"Pemerintah seharusnya membedakan pelaku usaha legal dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas illegal," katanya.

Ia mengungkapkan bahwa munculnya stigma yang mengaitkan rokok elektrik dengan narkoba mulai memberikan dampak terhadap kegiatan usaha sejumlah anggota Arvindo.

Karena itu, Fahmi berharap pemerintah dan masyarakat memperoleh informasi yang berimbang mengenai penyalahgunaan perangkat rokok elektrik agar pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara legal tidak ikut dirugikan.

Industri Vape Minta Pemerintah Libatkan Pelaku Usaha dalam Penyusunan Kebijakan

Meski menyampaikan kekhawatiran terhadap wacana pelarangan produk, Arvindo tetap mendukung pengaturan industri rokok elektrik, termasuk pemberantasan narkoba dan pencegahan akses produk nikotin bagi anak di bawah umur.

Fahmi meminta pemerintah melibatkan asosiasi ritel dalam proses pengawasan industri maupun penyusunan kebijakan terkait peredaran produk rokok elektrik.

Menurutnya, pelaku usaha ritel memiliki informasi mengenai kondisi di lapangan karena berhadapan langsung dengan konsumen serta terlibat dalam jalur distribusi produk.

Ia juga menyoroti kontribusi produk dalam negeri terhadap ekosistem industri rokok elektrik nasional, mengingat mayoritas produk yang dipasarkan peritel merupakan produk lokal, termasuk cairan rokok elektrik atau e-liquid.

"Industri vape juga menjadi sumber penghidupan bagi banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja. Diharapkan kebijakan pemerintah tidak mengorbankan pelaku usaha legal akibat tindakan pihak yang menyalahgunakan produk," katanya.

Fahmi berharap kebijakan pemerintah dapat membedakan pelaku usaha yang mematuhi ketentuan hukum dengan pihak yang menyalahgunakan produk untuk aktivitas ilegal.

Lima Asosiasi Dorong Pengawasan Vape Berbasis Data dan Tepat Sasaran

Kelima asosiasi industri rokok elektrik menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pemerintah dan pihak berwenang dalam merumuskan kebijakan pengawasan serta pengaturan industri.

Asosiasi berharap proses penyusunan kebijakan melibatkan seluruh rantai industri rokok elektrik, mulai dari produsen, distributor, hingga peritel.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut dinilai penting agar kondisi dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di lapangan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kelima asosiasi juga mendorong pengaturan industri rokok elektrik dilakukan secara proporsional, berbasis data, tepat sasaran, dan dapat diterapkan secara efektif.

Melalui pakta integritas tersebut, asosiasi berharap upaya pemberantasan narkoba dan perlindungan anak dapat berjalan seiring dengan pengawasan industri serta keberlangsungan usaha legal dan tenaga kerja yang menggantungkan penghidupan pada sektor rokok elektrik.

Penulis :
Shila Glorya
FLOII 2026