HOME  ⁄  Internasional

Delegasi RI Paparkan Kemajuan dan Tantangan Perlindungan Anak, Bahas Asta Cita hingga Makan Bergizi Gratis

Oleh Balian Godfrey
SHARE   :

Delegasi RI Paparkan Kemajuan dan Tantangan Perlindungan Anak, Bahas Asta Cita hingga Makan Bergizi Gratis
Foto: Indonesia tegaskan komitmen pemenuhan hak anak dalam dialog dengan Komite PBB di Jenewa(Sumber: ANTARA/HO-Kemlu R/pri.)

Pantau - Indonesia memaparkan berbagai kemajuan dan tantangan dalam upaya pemenuhan hak anak kepada Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Dialog Konstruktif yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 14–15 Mei 2025.

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Duta Besar Achsanul Habib, Kuasa Usaha Ad Interim Perutusan Tetap RI di Jenewa, yang menegaskan bahwa partisipasi Indonesia mencerminkan komitmen penuh terhadap implementasi Konvensi Hak Anak.

Pertemuan ini merupakan bagian dari peninjauan rutin oleh Komite Hak Anak PBB terhadap negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi tersebut, termasuk Indonesia yang meratifikasinya melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Komite Bahas Partisipasi Anak, Kekerasan, hingga Layanan Dasar dan Masyarakat Adat

Dialog Konstruktif ini merupakan kelanjutan dari laporan periodik kelima dan keenam Indonesia yang telah diajukan sejak Januari 2021.

Dalam dialog tersebut, Komite mendalami sejumlah isu strategis seperti partisipasi anak dalam perumusan kebijakan, prioritas perlindungan anak dalam program Asta Cita, serta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis.

Isu lainnya mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, akses pendidikan yang inklusif, layanan kesehatan, serta perlindungan hak-hak anak dari komunitas masyarakat adat.

Komite juga menyoroti aspek perencanaan dan pendanaan kebijakan anak, implementasi di lapangan, serta pentingnya pengumpulan data statistik yang akurat dan menyeluruh.

Dubes Achsanul menegaskan bahwa Indonesia akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan demi menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan layak bagi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.

Komite Hak Anak PBB yang terdiri dari 18 pakar independen memberikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir, terutama dalam bidang legislasi dan peningkatan pencatatan kelahiran.

Komite juga mencatat adanya tantangan dan upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan Indonesia demi mendorong kemajuan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak secara menyeluruh.

Sebelumnya, Indonesia telah mengikuti Dialog Konstruktif serupa dengan Komite ini pada tahun 1993, 2004, dan 2014.

Penulis :
Balian Godfrey
Editor :
Balian Godfrey

Terpopuler