Pantau.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat Bupati nonaktif Penajam Pasir Utara, Abdul Gafur Mas'ud. Kakak kandung Abdul Gafur Mas'ud, Yuliana Mas'ud, menyatakan adiknya hanyalah korban Partai Demokrat.
Pasalnya, Yuliana mengklaim selama memimpin di Penajam Pasir Utara Abdul Gofur tidak pernah macam-macam.
"Pasti dia udah korban partai politik menurut kami. Kalau untuk masalah pemerintahan, beliau tidak ada masalah. Partainya Demokrat," ucap Yuliana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 31 Maret 2022.
Yuliana menilai proses hukum Abdul Gafur berkaitan dengan Musyawarah Daerah (Musda) yang dilaksanakan di Samarinda sebelum operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung.
Dari segi kinerja pemerintahan, Yuliana menyebut adiknya tidak melanggar hukum.
"Ya, artinya dia berada di gedung ini karena masalah Musda Demokrat kemarin, sementara dari pemerintahan tidak ada masalah beliau (Gafur) itu," tutur Yuliana.
Yuliana mengatakan Abdul Gafur sudah membeberkan keterkaitan Musda Partai Demokrat dengan kasus suap ini.
"Silahkan tanya langsung pada penyidik, Pak Gafur sudah memberikan (keterangan)," kata Yuliana.
KPK menetapkan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas'ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sebelumnya KPK menjelaskan pada tahun 2021, Kabupaten Penajam Paser Utara menggandakan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.
Nilai kontrak proyek itu berkisar Rp112 miliar diantaranya proyek “Multiyears” peningkatan Jalan Sotek-Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp58 miliar dan pembangungan gedung perpustakaan berkisar Rp9,9 miliar.
- Penulis :
- Desi Wahyuni
