Pantau.com - Larangan poligami dikeluarkan Partai Golkar bagi kadernya yang akan maju sebagai calon anggota legislatif Jawa Barat di Pileg 2019.
Bahkan sanksi tegas sudah disiapkan bagi mereka yang kedapatan melanggar kebijakan yang baru dikeluarkan itu. Sanksinya berupa pergantian antarwaktu atau PAW.
"Jika caleg (calon anggota legislatif) dari Golkar itu terpilih, dilarang menikah lagi," kata Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi, di sela-sela pembekalan calon anggota legislatif Partai Golkar Jawa Barat, di Purwakarta, Rabu (21/2/2018).
Kebijakan tersebut wajib dipatuhi seluruh caleg dari Partai Golkar di berbagai daerah sekitar Jawa Barat, sebagai bagian dari komitmen Partai Golkar di Jawa Barat terhadap seorang ibu.
Baca juga: Hai Wanita Ingin Terjun ke Dunia Politik? Ini Lima Langkah yang Wajib Dilakukan
Selain itu, hal tersebut juga menjadi bagian dari ikhtiar partai dalam menjaga fokus kadernya saat menjalankan amanat rakyat di parlemen.
Kebijakan lain yang menjadi syarat pencalegan adalah keharusan menguasai bahasa daerah masyarakat di daerah pemilihannya. Bahasa ini berfungsi sebagai jembatan komunikasi yang baik dengan lingkungan masyarakat.
Kultur Jawa Barat memang kaya bahasa, mulai dari wilayah Priangan, Pakuan, Panturaan dan Sunda Betawi di perbatasan Jawa Barat dan Jakarta. Seluruhnya memiliki kekhasan bahasa masing-masing.
Dalam terminologi bahasa Sunda dikenal dengan istilah bahasa wewengkon, yakni bahasa yang hanya dimengerti dalam suatu wilayah kecil.
"Ini soal memahami keinginan masyarakat. Kalau tidak bisa menggunakan bahasa mereka, bagaimana kita bisa paham?," katanya.
Peraturan tersebut kini sudah menjadi panduan bagi Tim Penjaringan Calon Anggota Legislatif DPD Golkar Jawa Barat.
- Penulis :
- Dera Endah Nirani
