Pantau - Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin pada aspek ekonomi berada paling rendah, yakni sebesar 50,8 persen.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah harus berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut, lanjutnya, untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik.
"Menurut saya, pemerintah harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali," ujar trubus kepada wartawan, Senin (24/10).
Trubus juga menekankan pentingnya pemerintah fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan global.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Trubus, juga harus berkolaborasi menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan, termasuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.
"Pangan ini harus terjamin ketersediaannya, karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah sekarang harus fokus pada kementerian-kementerian yang langsung berurusan dengan pangan,” katanya.
Trubus menyatakan, pemerintah telah mempunyai dukungan infrastruktur yang telah terbangun. Menurutnya, hal ini harus bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.
"Kan kita sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya. Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, pemerintah malah diam saja," tutupnya.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai pemerintah harus berupaya menstabilkan harga kebutuhan pokok. Hal tersebut, lanjutnya, untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik.
"Menurut saya, pemerintah harus fokus mengendalikan harga supaya tidak naik, tetap stabil. Tentu menjaga tingkat inflasi tetap terkendali," ujar trubus kepada wartawan, Senin (24/10).
Trubus juga menekankan pentingnya pemerintah fokus pada ketersediaan dan pemerataan pangan di tengah ancaman krisis pangan global.
Pemerintah pusat dan daerah, kata Trubus, juga harus berkolaborasi menjaga ketersediaan dan pemerataan pangan, termasuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan pangan.
"Pangan ini harus terjamin ketersediaannya, karena prediksi krisis pangan akan terjadi. Pemerintah sekarang harus fokus pada kementerian-kementerian yang langsung berurusan dengan pangan,” katanya.
Trubus menyatakan, pemerintah telah mempunyai dukungan infrastruktur yang telah terbangun. Menurutnya, hal ini harus bisa dimanfaatkan untuk memperlancar distribusi pangan.
"Kan kita sudah punya daya dukungan infrastruktur, jalan tol, pelabuhan, sudah dibikin semuanya. Jangan ada daerah yang kurang atau berlebih, pemerintah malah diam saja," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
