Pantau - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendesak TNI-Polri menjaga kondusivitas menjelang tahun politik. Jokowi juga memperingatkan TNI-Polri agar jangan terlibat dalam politik praktis.
"Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi usai memberi pengarahan di rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Tak hanya kondusivitas tahun politik, Jokowi juga menyampaikan soal hilirasi. Ia menegaskan, ekspor tambang ilegal masih berjalan. Jokowi mengungkapkan, proses hilirasi terganggu akibat ekspor tambang ilegal tersebut.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi, itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi.
Jokowi menyebut, ekspor tambang ilegal berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI-Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.
"Nggak ada (arahan spesifik). Saya kira TNI-Polri sudah tahu apa yang dikerjakan. Yang paling penting menjaga kondusivitas tahun politik dan tidak terlibat politik praktis," kata Jokowi usai memberi pengarahan di rapat pimpinan (rapim) TNI-Polri 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Tak hanya kondusivitas tahun politik, Jokowi juga menyampaikan soal hilirasi. Ia menegaskan, ekspor tambang ilegal masih berjalan. Jokowi mengungkapkan, proses hilirasi terganggu akibat ekspor tambang ilegal tersebut.
"Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan, ya proses hilirisasi, proses industrialisasi, itu menjadi terganggu, dan tugas TNI-Polri ada di situ," kata Jokowi.
Jokowi menyebut, ekspor tambang ilegal berdampak terhadap berkurangnya penerimaan negara. Menurut Jokowi, aparat sudah tahu tugas yang harus dilakukan terkait ekspor ilegal tersebut.
"Kalau ekspor ilegal misalnya timah masih berjalan, bauksit masih ada, batu bara masih ada, sehingga penerimaan negara menjadi sangat berkurang. Sehingga tugas TNI-Polri. Kalau di laut ya polisi air, Bakamla, TNI AL, misalnya. Dan saya kira sudah ngerti apa yang dilakukan," ujar Jokowi.
- Penulis :
- khaliedmalvino
