Pantau - MPR RI akan menggelar sidang tahunan yang akan berlangsung pada 15 dan 16 Agustus 2024 mendatang dengan agenda penerimaan laporan lembaga tinggi negara.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pimpinan MPR akan segera melakukan pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
"Pertemuan konsultasi pertama akan dilakukan pimpinan MPR dengan pimpinan DPD pada akhir Juni 2023. Pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya masih dalam penyesuaian," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, Kamis (15/6/2023).
Ia memastikan, MPR RI belum memiliki agenda untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI 1945 hingga saat ini.
"Apabila ada, usulan dan urgensi untuk melakukan amendemen akan dibahas setelah selesai Pemilu 2024," katanya.
Ia memaparkan, kebutuhan amendemen UUD NRI 1945 yang paling mendesak ialah menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Pimpinan MPR RI telah sepakat bahwa rapat gabungan untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait PPHN ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan selesai pelaksanaan Pemilu 2024," tutupnya.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, pimpinan MPR akan segera melakukan pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.
"Pertemuan konsultasi pertama akan dilakukan pimpinan MPR dengan pimpinan DPD pada akhir Juni 2023. Pertemuan konsultasi dengan presiden dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya masih dalam penyesuaian," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, Kamis (15/6/2023).
Ia memastikan, MPR RI belum memiliki agenda untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI 1945 hingga saat ini.
"Apabila ada, usulan dan urgensi untuk melakukan amendemen akan dibahas setelah selesai Pemilu 2024," katanya.
Ia memaparkan, kebutuhan amendemen UUD NRI 1945 yang paling mendesak ialah menghadirkan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
"Pimpinan MPR RI telah sepakat bahwa rapat gabungan untuk mempersiapkan Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pembentukan Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan rancangan Keputusan MPR RI terkait PPHN ditunda pelaksanaannya hingga tahun depan selesai pelaksanaan Pemilu 2024," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Andreas
