Pantau - Menteri Sosial Tri Rismaharini (Risma) mengungkap alasan bantuan sosial senilai Rp185,23 miliar yang ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terindikasi salah sasaran lantaran ada permasalahan dalam data warga miskin.
"Sesuai undang-undang itu kepala desa itu mengusulkan ke kepala daerah dan itu sudah kita komunikasikan dengan daerah bahwa setiap bulan mereka harus mengubah itu, ada daerah yang rajin ada daerah yang nggak rajin, masalahnya seperti itu," ungkap Risma di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jumat (23/6/2023).
Dirinya mengatakan, Kemensos hanya mengesahkan nama-nama calon penerima bansos yang diusulkan pemerintah daerah. Risma mengucapkan, BPK akan lebih mudah melakukan pemantauan jika nama-nama penerima bansos memang diusulkan oleh Kemensos.
"Karena sesuai undang-undang itu daerahlah yang berhak mengusulkan saya cuma mengesahkan. Jadi usulan itu bukan dari kami, karena kalau dari kami dipantau mudah sekali BPK," katanya.
"Saya tiap bulan, di undang-undangnya setahun cuma dua kali, tapi saya setiap bulan membuat pembaruan, itu pun masih terlewatkan," ucapnya.
Risma menjelaskan, perbaikan data selalu dilakukan pada minggu pertama dan kedua setiap bulan. Nama yang telah diverifikasi akan disahkan sebagai penerima bansos bulan berikutnya.
"Jadi makanya setiap bulan kita selalu tunggu minggu pertama dan minggu kedua itu daerah memperbaiki data, kemudian minggu ketiga kami memverifikasi data, kemudian minggu ke empat saya mengesahkan untuk bulan berikutnya," jelasnya.
Dia juga bicara soal pihak tak bertanggung jawab yang menggunakan nama orang miskin sebagai pemilik perusahaan. Menurutnya, praktik tersebut menimbulkan permasalahan dalam pendataan warga miskin.
"Sebetulnya riilnya miskin mereka, hanya mereka namanya dipakai itu, namanya dipinjam CV apa PT apa, tapi sebetulnya dia miskin. Nah kemudian nama dia dipakai namanya oleh perusahaan menjadi direktur, menjadi komisaris atau menjadi apa yang terdaftar Dirjen Kumham, tapi sebenarnya dia ada cleaning service. Kita tahu mereka miskin," pungkasnya.
Pada sebelumnya, BPK mengungkap penyaluran bansos sejumlah Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.
"Penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran," tulis laporan itu, seperti yang dilihat Pantau.com pada Selasa (20/6/2023).
Adapun rincian bansos itu mencakup program BLT migor dan BLT BBM yang tidak sesuai ketentuan. Dilaporkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut menikmati bansos.
"Sesuai undang-undang itu kepala desa itu mengusulkan ke kepala daerah dan itu sudah kita komunikasikan dengan daerah bahwa setiap bulan mereka harus mengubah itu, ada daerah yang rajin ada daerah yang nggak rajin, masalahnya seperti itu," ungkap Risma di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi, Jumat (23/6/2023).
Dirinya mengatakan, Kemensos hanya mengesahkan nama-nama calon penerima bansos yang diusulkan pemerintah daerah. Risma mengucapkan, BPK akan lebih mudah melakukan pemantauan jika nama-nama penerima bansos memang diusulkan oleh Kemensos.
"Karena sesuai undang-undang itu daerahlah yang berhak mengusulkan saya cuma mengesahkan. Jadi usulan itu bukan dari kami, karena kalau dari kami dipantau mudah sekali BPK," katanya.
"Saya tiap bulan, di undang-undangnya setahun cuma dua kali, tapi saya setiap bulan membuat pembaruan, itu pun masih terlewatkan," ucapnya.
Risma menjelaskan, perbaikan data selalu dilakukan pada minggu pertama dan kedua setiap bulan. Nama yang telah diverifikasi akan disahkan sebagai penerima bansos bulan berikutnya.
"Jadi makanya setiap bulan kita selalu tunggu minggu pertama dan minggu kedua itu daerah memperbaiki data, kemudian minggu ketiga kami memverifikasi data, kemudian minggu ke empat saya mengesahkan untuk bulan berikutnya," jelasnya.
Dia juga bicara soal pihak tak bertanggung jawab yang menggunakan nama orang miskin sebagai pemilik perusahaan. Menurutnya, praktik tersebut menimbulkan permasalahan dalam pendataan warga miskin.
"Sebetulnya riilnya miskin mereka, hanya mereka namanya dipakai itu, namanya dipinjam CV apa PT apa, tapi sebetulnya dia miskin. Nah kemudian nama dia dipakai namanya oleh perusahaan menjadi direktur, menjadi komisaris atau menjadi apa yang terdaftar Dirjen Kumham, tapi sebenarnya dia ada cleaning service. Kita tahu mereka miskin," pungkasnya.
Pada sebelumnya, BPK mengungkap penyaluran bansos sejumlah Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran. Hal ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2022.
"Penyaluran bansos sebesar Rp 185,23 miliar terindikasi tidak tepat sasaran," tulis laporan itu, seperti yang dilihat Pantau.com pada Selasa (20/6/2023).
Adapun rincian bansos itu mencakup program BLT migor dan BLT BBM yang tidak sesuai ketentuan. Dilaporkan ada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut menikmati bansos.
- Penulis :
- Sofian Faiq
