Pantau - Presiden Jokowi mengaku mendapatkan informasi partai-partai dari laporan intelijen dan lembaga intelijen. Waketum Gerindra Budi Djiwandono mengatakan hal tersebut wajar lantaran seorang pemimpin negara memiliki hak.
"Saya rasa hal yang biasa bahwa seorang kepala negara mendapatkan laporan-laporan apapun itu baik itu laporan ekonomi laporan perkembangan sosial ataupun politik saya rasa itu biasa saja," kata Budi kepada wartawan di Kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/9/2023).
Menurut Budi hal ini juga dilakukan oleh pemimpin di negara lain. Menurutnya hal itu tak perlu dipermasalahkan lantaran seorang Presiden memiliki hak untuk itu.
"Saya rasa di negara lain juga seorang presiden mendapatkan laporan-laporan dari badan-badan intelijen. Saya rasa perkembangan politik itu kan juga menjadi sebuah informasi yang penting bagi keberlangsungan negara dan saya rasa kepala negara mempunyai hak dan keperluan untuk mendapatkan informasi, jadi tidak masalah," ujar Budi.
Menurut Budi apa yang dilakukan presiden tak menyalahi aturan. Hal itu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
"Saya rasa sama sekali kita tidak melihat ini kenapa dan kita yakin presiden Jokowi sesuai fungsi nya dan beliau mengedepankan yang terbaik bagi bangsa ini," tuturnya.
- Penulis :
- Ahmad Ryansyah
