Pantau - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menghadiri ujian sidang Promosi Doktor pascasarjana yang dijalani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Sidang terbuka ini di Gedung Makara Art Center, Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10).
Wapres Ma'ruf hadir didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., serta Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan M. Imam Aziz.
Selain Ma'ruf hadir juga tokoh lainnya seperti Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 M. Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas, dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin Terima Penghormatan Water Salute dari TNI AU
Sebelum mendapatkan gelar doktornya, Bahlil Lahadalia terlebih dahulu memaparkan disertasinya yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia”.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini menyampaikan paparannya sekitar 15 menit, kemudian berlanjut dengan sesi tanya jawab oleh para penyanggah.
Sekretaris Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global, SKSG UI, Stanislaus Riyanta, menguraikan bahwa hasil penelitian yang dilakukan Bahlil Lahadalia dalam studi doktoral bidang Kajian Stratejik Global menunjukkan empat masalah utama dari dampak hilirisasi yang membutuhkan penyesuaian kebijakan.
Empat masalah tersebut adalah ketidakadilan dana transfer daerah, keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.
Baca juga: Wapres Maruf Amin Resmikan Universitas Darul Ma’arif di Indramayu
Dalam penelitian ini, Bahlil Lahadalia merekomendasikan empat kebijakan utama dalam mengantisipasi permasalahan tersebut yaitu:
1) reformulasi alokasi dana bagi hasil terkait aktivitas hilirisasi,
2) penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah,
3) penyediaan pendanaan jangka panjang untuk Perusahaan nasional di sektor hilirisasi,
4) kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.
Sebagai peneliti Bahlil juga menekankan pentingnya pembentukan Satuan Tugas yang dapat mengorkestrasikan implementasi kebijakan hilirisasi untuk menjadi lebih efektif.
Lembaga tersebut perlu mendapat mandat dari presiden sehingga berwenang melakukan koordinasi seluruh pihak baik pemerintah maupun pelaku usaha dan mobilisasi sumber daya untuk menyukseskan hilirisasi.
Dalam sambutannya, dia menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas dukungan yang diberikan Wapres kepadanya dalam menyelesaikan studi ini.
“Terima kasih Pak Wapres yang sudah bersedia hadir. Saya senang karena Pak Prof. datang. Ini sebagai bentuk pertanggungjawaban moralitas saya ke Prof., Pak Wapres selama hampir 5 tahun saya ditugaskan oleh Pak Jokowi dan Bapak untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang salah satu tugasnya adalah untuk mengawal hilirisasi,” ungkapnya.
“Jadi alhamdulillah, Pak, secara kaffah kita selesaikan pekerjaan dan akademiknya,” tutup Bahlil.
Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat oleh Wapres dan foto bersama.
- Penulis :
- Tubagus Rachmat
