Pantau - Dari total 537 perusahaan sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) di Indonesia, 66 di antaranya beroperasi di Kalimantan Barat (Kalbar).
Komisi II DPR RI menyebut kompleksitas persoalan tanah di Kalbar harus segera dituntaskan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik di Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (7/5/2025), Wakil Ketua Komisi II Aria Bima menegaskan pertemuan tersebut bukan ajang seremonial belaka, tetapi momentum untuk eksekusi nyata.
"Masalah-masalah itu harus diurai di mana bottleneck-nya. Komisi II DPR RI bertekad meninggalkan legasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tanah. Jadi pertemuan-pertemuan seperti ini bukanlah acara seremonial atau seperti ‘kelompencapir’, tapi harus ada eksekusi yang tegas,” tegas Aria.
Selain HGU, Kalbar juga menghadapi 83 bidang tanah terlantar dengan luas mencapai 131.412 hektare.
Persoalan lain mencakup klaim masyarakat atas lahan dalam wilayah HGU, tumpang tindih sertifikat, serta kewajiban penyediaan lahan plasma oleh perusahaan yang belum ditunaikan.
Aria Bima menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Ia menyampaikan Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN telah mengembangkan dashboard digital untuk mempercepat penyelesaian konflik pertanahan secara nasional.
Kunjungan ini turut melibatkan anggota Komisi II lintas fraksi, jajaran Kementerian ATR/BPN, serta bupati dan wali kota se-Kalbar.
Gubernur Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menyampaikan laporan kondisi pengelolaan tanah dan keuangan daerah.
Komisi II juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam mendukung kemandirian fiskal. Aria menyatakan bahwa BUMD semestinya menjadi sumber pendapatan, bukan beban anggaran.
“Dari 546 daerah di Indonesia, 493 masih bergantung pada dana transfer pusat. Ini berarti banyak daerah belum mandiri secara fiskal,” ujarnya.
Kalbar kini memiliki tiga BUMD yang dinilai sehat—Bank Kalbar, Jamkrida Kalbar, dan Perumda Aneka Usaha Kalbar.
Di sektor pelayanan, provinsi ini mengelola dua rumah sakit dan sembilan SMK Negeri dalam skema BLUD, yang menyumbang 14 persen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wagub Krisantus menambahkan, Kalbar memiliki sumber daya alam seperti bauksit, uranium, batubara, dan emas. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kami berharap ke depan ketergantungan pada dana pusat bisa dikurangi,” ucapnya.
Kalbar memiliki luas wilayah lebih dari 147 ribu km² dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa. Namun, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalbar masih di angka 71,19—menempatkannya di peringkat ke-31 dari 38 provinsi.
- Penulis :
- Khalied Malvino
