Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), khususnya pembangunan jembatan dan embung yang sangat dibutuhkan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan saat Syaiful Huda memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kaltara pada Selasa, 28 Oktober 2025.
"Kami ingin memastikan seluruh proyek infrastruktur di Kaltara bisa tuntas sebagaimana harapan Gubernur. Pemerintah pusat masih punya pekerjaan rumah besar untuk memastikan percepatan pembangunan di wilayah ini," ungkapnya.
Infrastruktur Kaltara Harus Setara Kalbar
Huda menegaskan bahwa Kaltara yang baru berusia 13 tahun perlu mendapatkan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Sebagai provinsi termuda di Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara harus mampu menyamai kemajuan infrastruktur Kalimantan Barat (Kalbar).
"Kita ingin paling tidak wajah pembangunan Kaltara sama dengan Kalbar. Karena ini sama-sama beranda depan Indonesia di perbatasan Malaysia. Kalau di Kalbar bisa, di Kaltara juga harus bisa," tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi V menyoroti beberapa kebutuhan strategis, termasuk pembangunan Embung Binalatung 2 dan 3.
Embung ini dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan air baku di tengah perkembangan kawasan perumahan dan industri.
"Kita akan bahas usulan ini di Komisi V. Kalau memang masuk dalam kategori prioritas pembangunan nasional, tentu akan kita perjuangkan bersama pemerintah pusat," katanya.
Skema Pembiayaan Proyek Diminta Dipercepat
Terkait proyek jembatan dan jalan, Syaiful Huda meminta agar skema pembiayaan multi years ditinjau ulang.
Salah satu proyek senilai Rp60 miliar awalnya dirancang dalam dua tahap, yakni Rp17 miliar di 2026 dan sisanya pada 2027.
Namun, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan proyek bisa selesai lebih cepat jika anggaran penuh diberikan di tahun 2026.
"Kami sudah berdiskusi dengan Kementerian PU. Kalau anggarannya bisa disiapkan penuh di 2026, proyek itu bisa rampung pada akhir tahun tersebut, tidak perlu menunggu 2027," jelas Huda.
Ia juga menyebutkan bahwa Komisi V siap mengawal rencana pembangunan jembatan yang telah diajukan oleh Gubernur Kaltara ke Kementerian PPN/Bappenas.
Komisi V akan mendorong agar proyek tersebut segera diproses dan mendapat persetujuan.
Menurutnya, selama ini partisipasi APBN dalam pembangunan Kaltara masih stagnan.
"Kami mendengarkan langsung aspirasi Pak Gubernur. Memang ada kesan partisipasi APBN di Kaltara agak tersendat. Karena itu, ke depan kami ingin memperbaikinya, menebus ketertinggalan itu dengan memperjuangkan seluruh agenda infrastruktur dan transportasi yang dibutuhkan," tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
