Pantau.com - Presiden Joko Widodo mengajak semua elemen bangsa untuk berpolitik santun dan beretika, karena Indonesia terkenal di dunia masyarakatnya yang memiliki sopan santun, ramah, dan baik budi pekertinya.
"Marilah kita berpolitik yang santun, mari kita berpolitik yang beretika, mari kita berpolitik dengan tatakrama yang baik," kata Presiden Jokowi saat acara pembagian sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Bola Arcici Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (26 Januari 2019).
Menurut Kepala Negara, masyarakat Indonesia memiliki sopan satun dan tatakrama yang baik sehingga harus diimbangi cara berpolitik yang baik pula.
Baca juga: Moeldoko: Jangan Sampai Jokowi Bernasib seperti Hillary Clinton
Jokowi mengakui bahwa masuk dalam tahun politik banyak sekali kabar bohong atau hoax dan ujaran kebencian terjadi di mana-mana. Bahkan ia juga menjadi sasaran hoax yang menyatakan dirinya adalah PKI dan juga memusuhi para ulama. Jokowi juga mengungkap di media sosial yang menaruh fotonya disandingkan dengan DN Aidit yang pidato pada 1955.
"Masak saya dikatakan PKI. Peristiwa PKI itu terjadi pada 1965 dan saya lahir 1961. Masa ada PKI balita. Masa saya belum lahir sudah ada fotonya dengan Aidit. Oleh karena itu saya harus ngomong, harus meluruskan," katanya.
Kepala negara juga disebut memusuhi para ulama, tetapi kenyataannya ia tiap minggu bersilaturahmi dengan para pemuka agama. Presiden juga menyebut survei yang menyebutkan 9 juta penduduk mempercayai bahwa dirinya itu PKI dan musuh ulama.
Baca juga: Kapolri Rombak Jajaran, Novel (Masih) Pesimis Teror KPK Dapat Diungkap
"Saya tiap minggu bersilaturahmi dengan ulama. Bahkan Hari Santri itu saya yang tanda tangan Kepresnya. Kok gitu disebut memusuhi ulama," jelasnya.
Untuk itu, Jokowi juga meminta untuk tidak percaya dengan kabar bohong dan menjauhi ujaran kebencian karena bisa membuat perpecahan di masyarakat.
"Jangan sampai beda pilihan karena Pilkada, pilihan Bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur dan pilihan presiden membuat antar tetangga, antar kampung tidak akur. Jangan korbankan itu," harapnya.
Presiden mengatakan bahwa beda pilihan itu hal biasa dan pemilu itu terjadi setiap lima tahun sehingga jangan korbankan persatuan dan persaudaraan.
- Penulis :
- Noor Pratiwi
