Pantau - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama PT PP (Persero) Tbk (PTPP) melanjutkan penanganan tanggap darurat di ruas jalan Bireuen–Takengon, Aceh, sebagai respons atas bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak awal Desember 2025.
Percepatan Pemulihan Akses dan Distribusi Logistik
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan bahwa upaya ini merupakan lanjutan kolaborasi dengan Kementerian PU untuk membuka kembali akses jalan yang terdampak, menjaga kelancaran distribusi logistik, serta memulihkan konektivitas antarwilayah terdampak.
“PTPP akan terus hadir dan bekerja bersama masyarakat hingga akses benar-benar pulih dan aktivitas warga dapat kembali berjalan dengan aman,” ujarnya.
Curah hujan tinggi yang terjadi secara beruntun telah menyebabkan longsor, jalan amblas, serta kerusakan jembatan di sejumlah titik pada ruas jalan tersebut.
Pemulihan akses jalan dinilai sebagai kebutuhan mendesak agar masyarakat bisa kembali beraktivitas secara aman dan bertahap.
Sejak awal penugasan, PTPP telah menurunkan tim lapangan dan peralatan berat untuk menangani titik-titik kritis dengan tahapan meliputi pembersihan material longsor, penanganan jalan amblas, serta perbaikan dan pemasangan jembatan sementara.
Sebagian Besar Akses Sudah Pulih, Koordinasi Terus Dilakukan
Di beberapa lokasi, pekerjaan bahkan berlangsung hingga malam hari guna mempercepat proses pemulihan, namun tetap mengedepankan keselamatan kerja.
Hingga 27 Desember 2025, sebagian besar titik terdampak di ruas Bireuen–Takengon telah kembali difungsikan, termasuk sejumlah jembatan dan badan jalan yang sebelumnya terputus.
“Untuk titik-titik yang masih dalam proses penanganan, pengaturan lalu lintas serta pengalihan ke jalur alternatif terus kami jaga agar mobilitas masyarakat tetap berlangsung,” jelas Joko.
Penanganan ini juga merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PTPP sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana.
“Kami menyadari bahwa jalan dan jembatan bukan sekadar infrastruktur fisik. Ia adalah akses masyarakat untuk kembali ke rumah, bekerja, bersekolah, dan mendapatkan bantuan. Karena itu, dalam setiap tahapan penanganan, kami mengutamakan keselamatan, keberfungsian akses, dan percepatan pemulihan,” tambahnya.
PTPP juga terus melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PU, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
Koordinasi ini bertujuan memastikan penanganan darurat dapat berjalan seiring dengan rencana penanganan permanen, sehingga infrastruktur yang dipulihkan tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga lebih siap menghadapi potensi risiko bencana di masa mendatang.
- Penulis :
- Gerry Eka
