Pantau - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw menilai layanan kereta api di Indonesia perlu segera mengurangi ketergantungan pada subsidi negara dan memperkuat kemandirian operasional melalui pengembangan nilai bisnis.
Pernyataan tersebut disampaikan Roberth Rouw saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Cirebon, Jawa Barat.
Sorotan Kunjungan Kerja di Stasiun Cirebon
Dalam kunjungan itu, Komisi V DPR RI mencermati tingginya frekuensi perjalanan kereta api di lintasan Cirebon dan sekitarnya.
Roberth mengungkapkan bahwa pada kondisi tertentu frekuensi perjalanan kereta api di wilayah tersebut dapat mencapai satu perjalanan setiap beberapa menit.
Menurutnya, tingginya frekuensi perjalanan menunjukkan bahwa kereta api masih menjadi moda transportasi yang diminati masyarakat.
Namun, ia menilai aktivitas operasional yang tinggi tersebut belum diimbangi dengan kemandirian pembiayaan.
"Ia menyampaikan Mayoritas layanan kereta api ini masih bergantung pada subsidi negara. Padahal frekuensi perjalanan tinggi dan potensi penumpangnya ada. Kereta api ini punya nilai bisnis. Jangan hanya cukup untuk merawat keretanya saja, tapi harus bisa menghidupi operasionalnya secara mandiri," ungkapnya.
Dorongan Strategi Kemandirian dan Keberlanjutan
Roberth menjelaskan bahwa hasil penjualan tiket hingga kini belum sepenuhnya mampu menutup kebutuhan operasional layanan kereta api.
Ia menyebut subsidi negara masih menjadi penopang utama operasional perkeretaapian nasional.
Kondisi tersebut menurutnya perlu disikapi dengan terobosan yang berorientasi pada peningkatan okupansi dan daya tarik layanan.
"Ia menegaskan Kalau penumpangnya terus menurun, bagaimana kita mau bicara keberlanjutan. Maka perlu strategi agar masyarakat merasa nyaman dan menikmati perjalanan dengan kereta api," ujarnya.
Roberth menambahkan bahwa peningkatan kenyamanan, inovasi pelayanan, dan kampanye layanan yang tepat sasaran menjadi faktor penting untuk menarik minat masyarakat.
Ia menilai peningkatan jumlah penumpang dapat menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi negara secara bertahap tanpa mengorbankan kualitas layanan publik.
Komisi V DPR RI menyatakan akan mendorong pemerintah dan operator perkeretaapian merumuskan langkah strategis berbasis hasil kunjungan kerja spesifik.
Ke depan, Komisi V menekankan pengelolaan kereta api tidak hanya berorientasi pada pelayanan publik, tetapi juga pada kemandirian dan keberlanjutan sektor transportasi nasional.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
