Pantau - Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) oleh MPR telah resmi rampung dan diterima oleh seluruh fraksi.
"PPHN pembahasannya di MPR sudah selesai. Jadi, PPHN itu adalah amanat dari pimpinan MPR berperiode-periode," ungkap Ahmad Muzani dalam keterangannya.
Ia menjelaskan bahwa pembahasan mengenai PPHN merupakan amanat dari para pimpinan MPR sebelumnya, yakni Taufiq Kiemas (2009–2013), Zulkifli Hasan (2014–2019), dan Bambang Soesatyo (2019–2024).
Menurut Muzani, konsep PPHN telah disepakati pada akhir Agustus 2025 dan dinyatakan tuntas sebagai dokumen yang diterima seluruh fraksi di MPR.
"Maka pada akhir Agustus (2025), sebagai sebuah konsep PPHN, kami anggap selesai dan itu sudah diputuskan, diterima, oleh semua fraksi yang ada di MPR sebagai sebuah konsep PPHN," tegasnya.
Akan Didiskusikan dengan Presiden
Setelah pembahasan di MPR selesai, konsep PPHN tersebut akan segera didiskusikan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan bentuk pengaturannya lebih lanjut.
"Bisa undang-undang, bisa tap MPR, tapi tap MPR itu juga sudah enggak ada lagi makanya kita perlu diskusi dengan Presiden. Hasil diskusi dengan Presiden inilah yang akan nanti akan menjadi rumusan nanti apa," jelas Muzani.
Namun hingga kini belum ada waktu pasti untuk pertemuan tersebut.
"Kita sedang mencari waktu ketemu dengan Presiden," katanya.
Jaminan Pembangunan Berkelanjutan
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa PPHN hadir untuk menjamin pembangunan nasional yang berkelanjutan, konsisten, dan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah di Malang, Sabtu, 18 Oktober 2025.
Eddy menyebut, PPHN juga merupakan jawaban atas kekhawatiran masyarakat terhadap arah pembangunan nasional yang kerap terputus akibat pergantian pemerintahan.
Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono juga menyampaikan harapannya agar PPHN bisa menjaga arah kebijakan pembangunan agar tidak terpengaruh oleh dinamika politik.
Dalam acara bertajuk "Urgensi PPHN sebagai Pedoman dan Arah Pembangunan Nasional" yang digelar di Jakarta pada Selasa, 19 Agustus 2025, Edhie menyampaikan, "Tanpa arah, sebuah bangsa memang bisa bergerak maju, tetapi tidak akan menuju apa-apa."
Tahapan Selanjutnya
Setelah pertemuan dengan Presiden, MPR akan memutuskan bentuk hukum dari PPHN-apakah akan dituangkan dalam bentuk undang-undang atau regulasi lain.
Saat ini, MPR masih menunggu konfirmasi waktu pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Shila Glorya
