Pantau - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, aman, dan berkelanjutan melalui penguatan sinergi dengan Badan Gizi Nasional.
Program MBG menjadi bagian dari percepatan Sulbar Sehat sebagai strategi pembangunan kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul serta berkarakter di enam kabupaten.
Kepala Dinas Kesehatan P2KB Sulawesi Barat dr Nursyamsi Rahim menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memenuhi standar layanan terutama aspek keamanan pangan dan sanitasi.
137 SPPG Beroperasi di Enam Kabupaten
Saat ini terdapat 137 SPPG yang telah beroperasi di Sulbar dengan rincian 48 unit di Polewali Mandar, 27 unit di Mamuju, 21 unit di Majene, 16 unit di Pasangkayu, 14 unit di Mamasa, dan 11 unit di Mamuju Tengah.
Program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan makanan, tetapi juga kualitas, keamanan, dan kelayakan konsumsi terutama bagi anak dan ibu sebagai penerima manfaat.
Seluruh SPPG diwajibkan memenuhi standar higienis dan sanitasi agar makanan yang diberikan aman bagi masyarakat.
Wajib Kantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Dinkes P2KB Sulbar menekankan implementasi Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.02.02/C.I/4202/2025 tentang percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi SPPG pada Program MBG.
Setiap SPPG wajib memiliki SLHS yang diterbitkan pemerintah kabupaten atau kota melalui Dinas Kesehatan atau instansi terkait sebagai jaminan pemenuhan standar keamanan pangan.
Penguatan standar keamanan pangan tersebut menjadi langkah preventif untuk memastikan program MBG berjalan aman, sehat, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Sulawesi Barat.
- Penulis :
- Gerry Eka
