Pantau - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki menyatakan pemerintah tengah mengeksplorasi pendanaan alternatif untuk taman nasional, termasuk melalui skema perdagangan karbon, guna mendukung pengelolaan dan konservasi kawasan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Wamenhut Rohmat Marzuki usai upacara Hari Bakti Rimbawan ke-43 di Jakarta, Senin (16/3/2026).
Saat ini, 57 taman nasional di Indonesia dikelola menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena perannya penting sebagai kawasan konservasi flora dan fauna yang menjaga keseimbangan ekologi.
Ke depan, pemerintah ingin menggalang sumber pendanaan alternatif, termasuk dari pihak internasional, terutama melalui skema perdagangan karbon untuk program Afforestation, Reforestation, and Revegetation (ARR).
Pembentukan Satgas Inovasi Pembiayaan Taman Nasional
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan dan Pengelolaan Taman Nasional pada Kamis (12/3).
Satgas diketuai Hashim Djoyohadikusumo, dibantu Menhut Raja Juli Antoni dan tokoh lainnya, termasuk Mari Elka Pangestu.
Pemerintah menilai pendekatan baru dibutuhkan agar taman nasional tidak hanya menjadi pusat konservasi, tetapi juga mampu mendukung pengembangan ekowisata berkelanjutan.
Proyek Percontohan dan Pencegahan Konflik
Sebagai langkah awal, pemerintah menyiapkan proyek percontohan pengelolaan taman nasional, salah satunya di Taman Nasional Way Kambas.
Program ini juga akan mengatasi konflik antara manusia dan gajah melalui pembangunan pagar atau kanal pembatas serta program pemberdayaan masyarakat di sekitar taman nasional.
Pendanaan melalui skema karbon diharapkan dapat mendukung keberlanjutan pengelolaan taman nasional sekaligus meningkatkan kontribusi kawasan konservasi terhadap ekonomi hijau.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
