Pantau - Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah meminta transparansi pengelolaan kompleks Gelora Bung Karno dan Kemayoran dengan menekankan pentingnya data aset dan kontrak yang jelas.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat Panitia Kerja GBK dan Kemayoran bersama sejumlah lembaga di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Sorotan Transparansi dan Akuntabilitas Aset
Ahmad Basarah menegaskan bahwa kedua kawasan tersebut merupakan aset strategis dan simbol kebanggaan nasional yang harus dikelola secara optimal.
“Kita tahu kedua aset ini merupakan kebanggaan nasional yang seharusnya menjadi pusat peradaban bangsa kita, terutama GBK yang mengambil nama besar sang proklamator untuk difokuskan sebagai komplek olahrag nasional,” ungkapnya.
Ia meminta pengelola untuk menyajikan data lengkap terkait aset, kontrak kerja sama, serta pendapatan yang dihasilkan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi kunci dalam menjaga pengelolaan aset negara agar memberikan manfaat maksimal bagi publik.
Evaluasi Kondisi dan Potensi Pengembangan
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi XIII lainnya, Bias Layar, menyoroti kondisi fisik kawasan Kemayoran yang dinilai memerlukan perhatian serius.
“Terutama di Kemayoran itu bursa mobil dan apartemen sangat kelihatan lusuh tidak diperbaiki sebagaimana mestinya, kemudian rusun juga sudah sangat kumuh," tuturnya.
Ia juga menyinggung kondisi infrastruktur seperti jalan yang rusak serta bangunan yang terlihat kumuh yang dapat memengaruhi minat investor.
Meski demikian, ia mencatat adanya potensi positif dengan keberadaan sejumlah sekolah internasional di kawasan tersebut.
Dengan pengawasan yang lebih ketat, DPR berharap pengelolaan GBK dan Kemayoran dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan negara.
- Penulis :
- Aditya Yohan
