Pantau - Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai menggunakan sepeda untuk berangkat ke kantor sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak sejak Senin, 6 April 2026.
Kebijakan ini pertama kali diterapkan oleh Wali Kota Mataram bersama jajaran pejabat eselon II sebagai langkah awal penghematan penggunaan kendaraan dinas.
Sekretaris Daerah Kota Mataram H Lalu Alwan Basri menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama di lingkungan pemerintah daerah.
"Kebijakan penggunaan sepeda ke kantor bagian upaya efisiensi anggaran dalam penggunaan BBM untuk kendaraan dinas, yang telah disepakati bersama," ungkapnya.
Fasilitas dan Aturan Penerapan
Pemerintah Kota Mataram menyiapkan fasilitas berupa lahan parkir sepeda di Kantor Wali Kota guna mendukung kebijakan tersebut.
Area parkir yang sebelumnya dipenuhi mobil dinas kini tidak lagi terlihat kendaraan dinas milik pejabat eselon II termasuk kendaraan dinas Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda.
Para pejabat diberikan kebebasan memilih jenis sepeda yang digunakan, baik sepeda listrik maupun sepeda konvensional.
"Silakan, mau pakai sepeda listrik, konvensional atau sepeda ontel boleh-boleh saja yang penting bisa efisiensi dan ramah lingkungan," ujarnya.
Pemerintah juga menetapkan aturan berdasarkan jarak tempat tinggal pejabat terhadap kantor.
Pejabat dengan jarak rumah maksimal 5 kilometer dari kantor diwajibkan menggunakan sepeda.
Sementara pejabat dengan jarak lebih dari 5 kilometer masih diperbolehkan menggunakan kendaraan alternatif lainnya.
Tahap Uji Coba dan Rencana Pengembangan
Pemerintah Kota Mataram akan menerbitkan surat edaran resmi terkait ketentuan radius jarak tersebut.
Hasil identifikasi menunjukkan sebagian besar pejabat eselon II tinggal di dalam kota dengan jarak kurang dari 5 kilometer dari kantor.
Kebijakan penggunaan sepeda ini masih dalam tahap uji coba dan saat ini hanya berlaku untuk pejabat eselon II.
Ke depan kebijakan tersebut berpotensi diterapkan kepada pegawai lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Mataram.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan penggunaan bus khusus ASN sebagai alternatif transportasi tambahan.
"Untuk rencana penggunaan bus ASN, saat ini kami masih menunggu kajian dan opsi-opsi lain dari Dinas Perhubungan agar operasional lebih optimal," jelasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
