Pantau - Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto melakukan inspeksi mendadak pada hari pertama pelaksanaan kerja dari rumah atau work from home (WFH) aparatur sipil negara (ASN) di Kota Bogor pada Jumat, 10 April 2026, untuk memastikan kebijakan berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan publik.
Dalam sidak tersebut, Bima Arya didampingi Wakil Wali Kota Dedie A Rachim dengan langsung mengunjungi rumah ASN yang sedang menjalankan WFH.
Ia menyampaikan, "Ini hari pertama pelaksanaan WFH dan kami melihat di Kota Bogor berjalan sangat baik, terutama dari sisi mekanisme pengawasan".
Pengawasan Berbasis Teknologi
Hasil peninjauan menunjukkan pelaksanaan WFH di Kota Bogor berjalan baik dengan dukungan sistem pengawasan berbasis teknologi.
Pemerintah Kota Bogor menggunakan aplikasi E-Kinerja untuk absensi ASN selama WFH yang dilengkapi pelacakan lokasi terintegrasi.
ASN dapat melakukan absensi dari rumah dengan syarat koordinat lokasi harus sesuai dengan titik yang telah ditentukan.
Ia menjelaskan, "ASN bisa absen dari rumah, dan koordinatnya harus sesuai. Kalau bergeser dianggap tidak absen".
Jika ASN tidak berada di rumah atau tidak tercatat dalam sistem, maka absensi dianggap tidak sah dan berdampak pada pengurangan tunjangan kinerja.
Bima Arya menegaskan, "Kalau tidak di rumah dan tidak masuk data, maka tunjangan kinerjanya akan berkurang dan diperhitungkan".
Pengawasan juga dilakukan secara berjenjang melalui absensi tiga kali sehari, pemantauan kepala dinas, hingga verifikasi melalui panggilan video secara acak.
Masyarakat turut diberi ruang untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.
Ia menambahkan, "Kalau ada ASN yang tidak menjalankan WFH dengan baik, silakan dilaporkan atau bahkan diviralkan".
Pelayanan Tetap Berjalan dan Potensi Efisiensi
Meski sebagian ASN bekerja dari rumah, pelayanan publik di Kota Bogor dipastikan tetap berjalan dengan baik.
Sekitar 9 persen ASN tetap bekerja dari kantor untuk menjaga kelancaran layanan publik.
Ia mengatakan, "Kami juga melihat pelayanan publik tetap berjalan, tidak semuanya WFH. Tadi bahkan kami temukan ASN yang sedang WFH tetap bekerja".
ASN yang tetap bekerja dari kantor didorong menggunakan transportasi publik atau moda ramah lingkungan.
Ia mengungkapkan, "Yang WFO kami minta memaksimalkan transportasi publik atau bersepeda. Ini bagian dari efisiensi".
Selain menjaga disiplin, kebijakan WFH juga dinilai berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran.
Perkiraan sementara menunjukkan penghematan anggaran di Kota Bogor hampir mencapai Rp900 juta dalam satu bulan.
Kementerian Dalam Negeri akan melakukan evaluasi dalam waktu satu bulan untuk mengukur efektivitas kebijakan WFH, termasuk kinerja ASN dan kelancaran pelayanan publik.
- Penulis :
- Arian Mesa
