Pantau - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sepakat memperkuat kerja sama untuk menangkal pola baru terorisme di ruang digital melalui pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi ancaman radikalisme dan ekstremisme berbasis kekerasan.
Penguatan Kapasitas ASN Hadapi Ancaman Digital
Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan langkah tersebut diambil karena penyebaran paham radikal kini semakin adaptif dengan memanfaatkan ruang digital.
"Terorisme saat ini semakin adaptif di ruang digital. Kami berharap LAN dapat mendukung pengembangan karier sekaligus membangun kapasitas ASN di BNPT agar semakin profesional dan responsif terhadap dinamika ancaman," ungkapnya.
Kerja sama tersebut menjadi tindak lanjut audiensi BNPT dan LAN di Jakarta pada Senin (20/7) yang membahas penguatan kapasitas kelembagaan serta sumber daya manusia.
Eddy menjelaskan karakteristik tugas ASN di BNPT memadukan pekerjaan administratif terbuka (overt) dengan operasi semi-intelijen tertutup (covert), sehingga memerlukan pengembangan kapasitas yang komprehensif.
Ia juga menekankan pentingnya BNPT berperan sebagai lembaga sertifikasi bagi ASN yang bertugas di sektor berisiko tinggi, seperti operator objek vital nasional.
"Jangan sampai dia terpapar, misalnya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) ada petugas yang tugasnya memindahkan rel kereta nah ini krusial atau kalau di PLN biasanya petugas bagian turbin di PLTU. Dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keamanan nasional," ujarnya.
MoU Disiapkan untuk Kolaborasi Jangka Panjang
Kepala LAN Muhammad Taufiq menyambut baik inisiatif tersebut dan menilai perlu adanya formula baru dalam menangkal pemahaman terorisme di kalangan ASN meski materi intoleransi dan radikalisme telah masuk dalam Pelatihan Dasar CPNS.
"BNPT ini kan tugasnya mengedukasi penanggulangan terorisme apalagi wajah terorisme sudah berubah. Maka, kita perlu bersama rumuskan bagaimana menangkal pemahaman terorisme bagi ASN ini karena masuknya itu melalui pintu radikalisme dan intoleransi, meskipun selama ini materi tersebut sudah masuk ke dalam materi Latsar," katanya.
LAN juga berencana memasukkan materi pencegahan terorisme ke dalam program pengembangan kebijakan dan kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, terutama terkait ancaman kontemporer dan konsep cognitive warfare.
Sebagai tindak lanjut, BNPT dan LAN berkomitmen segera menyusun Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) sebagai payung hukum kolaborasi jangka panjang untuk menjaga netralitas dan ketahanan ASN dari ancaman radikalisme.
- Penulis :
- Aditya Yohan
