Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai maraknya kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) kasus korupsi berkaitan dengan persoalan dalam sistem rekrutmen melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri rapat bersama DPR di kompleks parlemen, Jakarta, pada Senin, 13 April 2026.
Indikasi Masalah dalam Mekanisme Pilkada
Tito menjelaskan bahwa selama ini kepala daerah dipilih melalui sistem pilkada langsung oleh rakyat, namun ia melihat adanya indikasi masalah sistematis dalam mekanisme tersebut.
Ia mengungkapkan, "Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT)."
Menurutnya, fenomena kepala daerah yang tersandung kasus korupsi bukanlah kejadian tunggal, melainkan terjadi berulang dalam waktu yang relatif singkat.
Ia menegaskan, "Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung."
Biaya Politik dan Integritas Jadi Sorotan
Tito mengakui bahwa pilkada langsung memiliki dampak positif dalam demokrasi, namun juga menyimpan dampak negatif yang perlu dievaluasi.
Salah satu persoalan utama yang disorot adalah tingginya biaya politik dalam pilkada yang dinilai tidak menjamin kualitas kepala daerah terpilih.
Ia juga mengaitkan fenomena korupsi kepala daerah dengan persoalan kesejahteraan moral dan integritas para pemimpin.
Kasus terbaru yang disinggung adalah Gatut Sunu Wibowo yang terlibat korupsi berupa pemerasan terhadap pejabat, yang memperkuat pandangan bahwa persoalan ini bersifat sistemik.
- Penulis :
- Leon Weldrick
