Pantau - Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Korea untuk Indonesia membahas penerbitan travel advisory yang sempat memasukkan Bali dalam narasinya dan berujung pada permintaan klarifikasi dari pemerintah Indonesia.
Kedutaan Korea Minta Maaf dan Revisi Imbauan
Hasil pertemuan menunjukkan Kedutaan Besar Republik Korea menyampaikan permohonan maaf atas unggahan travel advisory yang sebelumnya memuat rincian kasus kriminal di Bali.
Dijelaskan bahwa unggahan tersebut terjadi karena kekhilafan Konsul Jenderal Republik Korea saat merespons pertanyaan warga negaranya terkait kasus kriminal di Bali.
Pihak Kedutaan menyebut imbauan perjalanan itu dibuat sebagai langkah kehati-hatian bagi warga Korea Selatan yang akan berkunjung dan tidak bertujuan mencederai citra Bali sebagai destinasi wisata.
Kedutaan juga telah memperbarui narasi travel advisory dengan pendekatan yang lebih umum serta menghapus rincian kasus yang melibatkan warga negara asing di Bali.
Ke depan, Kedutaan akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dalam menyampaikan informasi sensitif serta memberikan penjelasan kepada media di Korea Selatan mengenai kondisi riil pariwisata Bali.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan, “Indonesia akan terus menyambut wisatawan dari seluruh dunia, termasuk dari Republik Korea, untuk menikmati keindahan dan keramahan pariwisata Indonesia.”
Pemerintah Perkuat Keamanan dan Pengawasan di Bali
Kementerian Pariwisata memperkuat keamanan destinasi melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Kepolisian Republik Indonesia.
Peningkatan penilaian risiko dilakukan secara berkala di hotel, tempat hiburan, dan destinasi wisata mengikuti standar manajemen pengamanan yang ditetapkan Kepolisian.
Pelaku industri pariwisata didorong memperkuat sistem verifikasi tamu serta melakukan pelaporan data orang asing secara tertib dan terintegrasi.
Kepolisian meningkatkan kehadiran pos keamanan terpadu di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti Kuta, Seminyak, dan Canggu untuk mempercepat respons terhadap potensi insiden.
Penegakan hukum diperkuat melalui penertiban pelanggaran lalu lintas termasuk pengawasan penyewaan kendaraan kepada warga negara asing tanpa izin resmi.
Operasi yustisi dilakukan secara berkala untuk mengawasi penyalahgunaan izin tinggal guna menjaga stabilitas keamanan dan mendukung ekonomi lokal.
Kementerian Pariwisata menegaskan komitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, pelaku industri, dan komunitas lokal seperti banjar untuk membangun sistem keamanan destinasi yang komprehensif dan berbasis masyarakat.
Pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga Bali sebagai destinasi wisata yang aman, nyaman, dan berkelas dunia serta mengimbau wisatawan memanfaatkan layanan resmi yang disediakan selama berada di Indonesia.
- Penulis :
- Leon Weldrick
