Pantau - Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan konferensi pengenalan United Nations Board of Auditors di Bali pada 20–27 April 2026 sebagai bagian dari persiapan menjalankan peran anggota UN BoA periode 2026–2032.
Konferensi ini menjadi tahapan penting bagi Indonesia dalam memperkuat kontribusi terhadap akuntabilitas global dan hubungan multilateral melalui peran strategis di lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Penguatan Kapasitas Pemeriksaan Internasional
Wakil Ketua BPK Budi Prijono membagikan pengalaman terkait pemeriksaan di entitas PBB yang memiliki kompleksitas tinggi.
Ia menyampaikan, "Pemeriksaan atas entitas PBB, khususnya misi pemeliharaan perdamaian dan misi pendukung, dilaksanakan dalam lingkungan yang kompleks dan multi dimensional dengan mandat yang beragam, risiko operasional, serta dinamika lintas budaya."
Budi menekankan bahwa pemeriksaan di lingkungan PBB membutuhkan keahlian teknis, kemampuan adaptasi, pertimbangan profesional, kesadaran budaya, serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku di organisasi internasional tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa pemeriksa BPK tidak hanya mewakili institusi, tetapi turut membawa nama Indonesia di tingkat internasional dalam setiap pelaksanaan tugas.
Pengakuan Internasional dan Peran Strategis Indonesia
Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir menyampaikan apresiasi atas terpilihnya BPK sebagai anggota UN BoA yang dinilai sebagai tonggak bersejarah bagi Indonesia.
Ia menegaskan bahwa keanggotaan ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kredibilitas Indonesia sekaligus memperkuat posisi strategis dalam sistem multilateral.
Arrmanatha menyatakan, "Di tengah meningkatnya tuntutan reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNBoA memiliki peran penting tidak hanya dalam pengawasan keuangan, melainkan juga dalam meningkatkan kinerja, efisiensi, dan integritas, untuk menjaga kredibilitas organisasi."
Konferensi tersebut dihadiri oleh pejabat BPK dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, termasuk Direktur Jenderal, Staf Ahli BPK, serta Sekretaris Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral.
Sebanyak 102 pemeriksa organisasi internasional turut hadir bersama narasumber dari pejabat PBB dan anggota Audit Operations Committee UN BoA.
Materi yang dibahas dalam kegiatan ini meliputi tata kelola PBB, praktik pemeriksaan internasional, serta realitas operasional audit di lingkungan organisasi tersebut.
- Penulis :
- Arian Mesa
