HOME  ⁄  Nasional

Pengamat Transportasi Djoko Setjowarno Soroti Pentingnya Anggaran untuk Tekan Kecelakaan Perlintasan

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pengamat Transportasi Djoko Setjowarno Soroti Pentingnya Anggaran untuk Tekan Kecelakaan Perlintasan
Foto: (Sumber: Arsip Foto - Sejumlah pengendara sepeda motor menunggu untuk menyeberangi jalur perlintasan kereta api tanpa palang pintu di kawasan Roxy, Gambir, Jakarta, Rabu (6/8/2025). ANTARA FOTO/Fauzan..)

Pantau - Pengamat transportasi Djoko Setjowarno menyoroti pentingnya kecukupan anggaran guna menekan angka kecelakaan di perlintasan sebidang serta mengatasi perlintasan liar di berbagai daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Djoko saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ia mengungkapkan Provinsi Jawa Timur berhasil menekan angka kecelakaan perlintasan dalam beberapa tahun terakhir meski menghadapi beban biaya sumber daya manusia dan pendidikan yang tinggi.

“Berdasarkan data Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur (2026), angka kecelakaan di perlintasan sebidang menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Setelah sempat mencapai angka tertinggi, yakni 59 kejadian pada tahun 2022, angka tersebut berhasil ditekan secara drastis menjadi 30 kejadian di tahun 2024, dan mencapai titik terendah dalam satu dekade terakhir dengan 22 kejadian di tahun 2025,” ungkapnya.

Peran Petugas dan Tantangan Anggaran

Djoko menilai keberhasilan tersebut menunjukkan pentingnya kehadiran petugas penjaga di lapangan sebagai kunci keselamatan transportasi kereta api.

Namun, ia menegaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan infrastruktur transportasi di daerah.

Ia juga menyebut keberhasilan Jawa Timur seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Risiko Pemangkasan Dana Transportasi

Djoko mengingatkan bahwa pemangkasan dana transfer ke daerah dapat berdampak langsung pada anggaran peningkatan keselamatan kereta api.

“Padahal, risiko kecelakaan di perlintasan sebidang memerlukan penanganan yang mendesak dan berkelanjutan. Akibatnya, terjadi ketimpangan yang signifikan antara keterbatasan fiskal pemerintah Kabupaten/Kota dengan besarnya tanggung jawab pengelolaan perlintasan sebidang yang harus dipikul,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa peningkatan kebutuhan mobilitas masyarakat di tengah pertumbuhan penduduk berpotensi memperlebar kesenjangan antara target keselamatan dan ketersediaan anggaran.

“Niat mau berkeselamatan tanpa ada anggaran akan sia-sia,” ungkapnya.

Penulis :
Aditya Yohan