Pantau - Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan proses pengadaan pembangunan Sekolah Rakyat di Indonesia harus bebas dari korupsi dan manipulasi guna memastikan program berjalan transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Saifullah Yusuf menyatakan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme terbuka dan sistem lelang resmi pemerintah.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobby, tidak boleh ada titipan, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sistem lelang terbuka berpotensi menghasilkan nilai pengadaan yang lebih efisien dibandingkan perencanaan awal.
“Nanti kan akan ada proses lelang, saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu,” katanya.
Kementerian Sosial juga telah mengingatkan semua pihak agar tidak melakukan penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Saifullah Yusuf bersama Wakil Menteri Sosial berkomitmen untuk melaporkan setiap indikasi pelanggaran yang ditemukan.
“Kalau terjadi pelanggaran, kalau terjadi manipulasi, kalau ada kongkalikong, saya dan Pak Wamen sudah berkomitmen akan menjadi pihak pertama yang melaporkan,” tegasnya.
Pengawasan ketat dinilai penting karena Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional dalam pengentasan kemiskinan.
Program Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan gratis berasrama, tetapi juga pemberdayaan keluarga siswa.
Keluarga siswa akan mendapatkan bantuan sosial serta pelatihan keterampilan.
“Mereka dapat bansos bantuan sosial lengkap nanti juga didorong menjadi anggota Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Saifullah Yusuf.
Selain itu, keluarga siswa juga akan memperoleh dukungan program rumah tidak layak huni, kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, serta pelatihan ekonomi produktif.
- Penulis :
- Gerry Eka
