HOME  ⁄  Nasional

Tito Karnavian Minta Pemda Percepat Penanganan Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Tito Karnavian Minta Pemda Percepat Penanganan Inflasi, Pengangguran, dan Kemiskinan
Foto: Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. (sumber: BSKDN Kemendagri)

Pantau - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah bergerak cepat dalam mengatasi inflasi, pengangguran, dan kemiskinan sebagai isu strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat.

Ia menegaskan pengendalian inflasi menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di berbagai daerah.

Tito menyampaikan, "Inflasi yang terjaga artinya harga barang dan jasa stabil. Saat ini berada di angka 2,42 persen, itu termasuk yang terbaik," ungkapnya.

Inflasi yang stabil dinilai mampu menjaga biaya hidup masyarakat tetap terkendali dan mencegah tekanan ekonomi rumah tangga.

Inflasi dan Lapangan Kerja Jadi Sorotan Utama

Selain inflasi, Tito menekankan pentingnya penanganan pengangguran dan kemiskinan sebagai prioritas utama pemerintah daerah.

Ia mengatakan, "Ada survei menyatakan bahwa apa yang menjadi Persoalan masyarakat Nomor satu adalah cost of living, kalau biaya hidup ukurannya adalah inflasi, kenaikan barang dan jasa yang membuat biaya hidup lebih tinggi. Kedua adalah Job opportunity, lebih dari 40 persen masyarakat menghendaki lapangan kerja, baru isu-isu lain," jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan lapangan kerja dan stabilitas harga menjadi perhatian utama masyarakat saat ini.

Penguatan Inovasi dan Evaluasi Kinerja Daerah

Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri mendorong penguatan inovasi serta peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam menangani isu strategis nasional.

Pemerintah pusat tidak hanya melakukan pembinaan dan pengawasan, tetapi juga memberikan insentif dan melakukan evaluasi kinerja guna mendorong perbaikan berkelanjutan.

BSKDN berperan dalam merumuskan kebijakan berbasis data serta memberikan rekomendasi yang adaptif sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Kemendagri juga menggelar kegiatan apresiasi bagi pemerintah daerah berprestasi untuk menciptakan kompetisi sehat berbasis indikator kinerja.

Tito menegaskan, "Saya instruksikan agar pemberian insentif dilakukan secara objektif. Jika tidak, kepercayaan terhadap program ini bisa hilang," tegasnya.

Ia menambahkan, "Apresiasi ini diharapkan memacu daerah untuk berprestasi, menciptakan iklim kompetitif, serta meningkatkan kinerja dalam pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan dan pengangguran," tutupnya.

Penulis :
Leon Weldrick