Pantau - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah memberikan penjelasan komprehensif terkait distribusi dan akses bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan setelah aktivitas melaut di sejumlah daerah terganggu akibat lonjakan harga energi.
Daniel mengatakan Komisi IV DPR RI menilai perlu adanya kejelasan mengenai skema distribusi BBM di lapangan, termasuk kemungkinan penyimpangan harga dari ketentuan yang berlaku.
“Bagaimana skema distribusi BBM untuk nelayan berjalan di lapangan, termasuk apakah terjadi penyimpangan harga dari ketentuan yang seharusnya,” ujar Daniel dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I itu, pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan BBM bersubsidi atau BBM khusus nelayan tetap terjaga.
DPR Soroti Pengawasan Distribusi BBM
Daniel menilai mekanisme pengawasan distribusi BBM harus diperkuat agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak menghambat aktivitas produksi nelayan.
“Kemudian terkait ketersediaan dan akses BBM bersubsidi atau khusus nelayan, serta mekanisme pengawasannya,” katanya.
Politisi Fraksi PKB tersebut mengungkapkan persoalan serupa tidak hanya terjadi di Kabupaten Pati, tetapi juga dialami nelayan di berbagai daerah lain.
“Mungkin yang terdengar baru di daerah Pati. Tapi sebenarnya ada banyak nelayan di berbagai daerah yang juga memiliki permasalahan yang sama,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah konkret agar produksi sektor perikanan tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya operasional.
Kenaikan Harga Energi Dinilai Ancam Ketahanan Pangan
Daniel mengingatkan bahwa persoalan BBM nelayan tidak hanya berkaitan dengan harga energi, tetapi juga menyangkut keberlangsungan sektor pangan nasional.
“Kami di Komisi IV DPR akan memastikan bahwa persoalan ini tidak berhenti pada respons terhadap aksi nelayan, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan yang jelas dan dapat dipantau publik,” tegasnya.
Ia menilai setiap kebijakan yang berdampak terhadap sektor produksi pangan harus mempertimbangkan keberlanjutan pelaku utamanya, termasuk nelayan.
“Jika nelayan berhenti melaut, maka sistem pangan kehilangan salah satu penopang pentingnya,” tutur Daniel.
Menurut dia, pemerintah harus segera menangani persoalan distribusi BBM nelayan secara terukur agar sektor perikanan tetap berjalan dan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau.
“Karena pada akhirnya, isu ini bukan hanya tentang harga BBM, tetapi tentang bagaimana negara menjaga agar sektor perikanan tetap berjalan dan masyarakat tetap mendapatkan akses terhadap pangan yang terjangkau,” katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
