Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas pemerintah di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
“DPR RI memandang bahwa dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial harus menjadi prioritas utama pemerintah,” ujar Puan.
Konflik Timur Tengah Dinilai Tekan Ekonomi Nasional
Puan mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tekanan ekonomi akibat konflik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia.
Menurutnya, dampak konflik tersebut mulai dirasakan melalui tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, hingga meningkatnya biaya logistik dan distribusi.
“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan bahan bakar minyak, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkapnya.
Ia menambahkan kenaikan harga barang dengan komponen impor juga mulai dirasakan masyarakat dan dunia usaha.
DPR Dorong Stabilitas Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat
Puan menilai kondisi global saat ini berpotensi memicu inflasi, menurunkan daya beli masyarakat, serta menambah beban pelaku usaha, terutama sektor industri, transportasi, dan UMKM.
Karena itu, DPR mendukung langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil.
Puan juga meminta pemerintah melakukan konsolidasi fiskal serta penyesuaian prioritas pembangunan nasional agar masyarakat tetap dapat menikmati hasil pembangunan.
“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” katanya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
