Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan APBN Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan ekonomi global.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
APBN 2027 Hadapi Tekanan Global
Puan menyebut pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” kata Puan.
Menurutnya, tantangan pemerintah ke depan tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi.
Pemerintah juga harus memastikan kualitas pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.
Puan menilai APBN Tahun 2027 harus menjadi momentum untuk konsolidasi fiskal dan penguatan program prioritas nasional.
Ia menegaskan langkah tersebut penting agar pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global, mempercepat pembangunan yang inklusif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
DPR Soroti Prioritas Belanja Negara
Puan juga menyoroti tekanan ekonomi global yang berdampak terhadap kondisi fiskal APBN.
Menurutnya, pemerintah menghadapi dua tantangan sekaligus, yakni tetap menjalankan pembangunan nasional di berbagai sektor dan menghadapi ruang fiskal yang semakin terbatas.
DPR memandang pemerintah perlu melakukan penajaman belanja negara agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi hak masyarakat dalam menikmati pembangunan.
Puan menegaskan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas pemerintah.
“Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat,” ujarnya.
Masa Persidangan DPR Dimulai
Dalam rapat tersebut, Puan juga mengumumkan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dimulai pada 12 Mei 2026 dan berlangsung hingga 21 Juli 2026.
Ia mengajak seluruh anggota DPR menjalankan fungsi kedaulatan rakyat dengan penuh amanah demi kesejahteraan masyarakat.
- Penulis :
- Shila Glorya
