Pantau - Pemerintah Provinsi Maluku bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur sumber daya air dan ketahanan wilayah kepulauan melalui pembahasan pengendalian abrasi, pengamanan pantai, penanganan bantaran sungai, dan penyediaan air bersih.
Pertemuan tersebut dilakukan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa bersama Direktorat Jenderal SDA Kementerian PU di Jakarta dengan melibatkan para bupati dan wali kota untuk membahas kebutuhan pembangunan infrastruktur sumber daya air di daerah.
Hendrik Lewerissa mengatakan Maluku saat ini memiliki tiga Proyek Strategis Nasional yakni pembangunan Lapangan Abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru, dan pembangunan Maluku Integrated Port di Pulau Ambon.
Bendungan Way Apu Jadi Prioritas
Hendrik menyebut Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek sumber daya air penting untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Bendungan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan diperkirakan mampu mengairi sekitar 10 ribu hektare lahan persawahan.
“Langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah menyiapkan perencanaan yang baik dan menyampaikan langsung kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat,” ungkap Hendrik Lewerissa.
Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PU Dedy Natrihfazhal Dedisky Nazaroeddin menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur sumber daya air di Maluku secara bertahap.
“Penanganan pembangunan infrastruktur di Maluku tidak bisa disamakan dengan wilayah lain,” ujar Dedy.
Dedy mengatakan dukungan pembangunan akan disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan Maluku yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi.
Ia menegaskan Bendungan Way Apu menjadi salah satu proyek prioritas yang ditargetkan selesai dan mulai beroperasi pada 2027.
Abrasi dan Kebutuhan Air Baku Jadi Sorotan
Hendrik Lewerissa juga menyoroti dampak abrasi yang semakin masif di sejumlah wilayah pesisir Maluku dalam beberapa tahun terakhir.
Karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan talud pengaman pantai di wilayah rawan abrasi.
Pemerintah Provinsi Maluku mengakui keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan dalam pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kepulauan sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Ditjen SDA Kementerian PU juga mulai mengkaji kebutuhan pembangunan infrastruktur air baku di Kepulauan Tanimbar sebagai dampak pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela.
Pemerintah memperkirakan pengoperasian Blok Masela akan meningkatkan jumlah penduduk di Tanimbar sehingga kebutuhan air baku diprediksi meningkat secara signifikan.
- Penulis :
- Arian Mesa
