Pantau - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut tingginya harga minyak goreng rakyat bermerek Minyakita di Papua dan Maluku disebabkan kendala distribusi serta mahalnya biaya transportasi ke wilayah timur Indonesia.
“(Minyakita) yang mahal itu di Maluku dan Papua. Apa artinya? Artinya (ada pengaruh harga dari sisi) transportasi,” kata Zulkifli Hasan usai meninjau harga dan pasokan pangan di Pasar Palmerah, Jakarta, Rabu.
Menurut Zulhas, harga Minyakita di Pulau Jawa dan Sumatera relatif sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET), sementara wilayah Papua dan Maluku masih mengalami disparitas harga.
Ia mengatakan kondisi harga pangan dapat dipantau secara real time melalui aplikasi Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) milik Kementerian Perdagangan.
“Dilihat di SP2KP itu real time. Saudara-saudara bisa buka, ya. Jawa, Sumatera yang dekat pelabuhan memang biru, hijau, itu artinya sesuai HET. Tetapi yang mahal itu di Maluku dan Papua,” ujarnya.
Harga Minyakita di Papua dan Maluku Masih Tinggi
Berdasarkan data SP2KP Kementerian Perdagangan per 12 Mei 2026, harga Minyakita di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku mencapai Rp23 ribu per liter dan Kabupaten Seram Bagian Timur Rp22.333 per liter.
Sementara di Papua, harga Minyakita tercatat Rp20 ribu per liter di Kabupaten Waropen, Rp19 ribu per liter di Kabupaten Sarmi, dan Rp18 ribu per liter di Kabupaten Jayapura.
Angka tersebut masih berada di atas HET pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Berbeda dengan wilayah timur Indonesia, harga Minyakita di Pasar Palmerah Jakarta tercatat sesuai HET yakni Rp15.700 per liter.
Pemerintah Libatkan Bulog dan Kemenhub
Zulhas mengatakan pemerintah telah meminta Perum Bulog mempercepat penyaluran Minyakita ke Papua dan Maluku guna menekan disparitas harga.
Selain itu, pemerintah juga akan melibatkan Kementerian Perhubungan melalui dukungan subsidi transportasi agar biaya distribusi dapat ditekan.
“Saya sudah minta agar ini bisa di-handle oleh Bulog, segera menyuplai daerah-daerah termasuk Papua dan Maluku. Nanti juga dengan Kementerian Perhubungan karena memberikan subsidi transportasi agar harga bisa ditekan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Budi Santoso memastikan pasokan Minyakita secara nasional masih aman dan persoalan utama hanya berada pada distribusi.
“Kalau daerah Papua, Maluku itu sebenarnya masalah distribusi,” kata Budi.
Ia menjelaskan pemerintah telah mewajibkan minimal 35 persen penyaluran minyak goreng domestic market obligation (DMO) dilakukan melalui Bulog dan ID FOOD untuk memperkuat distribusi ke wilayah timur Indonesia.
Menurut Budi, realisasi distribusi melalui BUMN pangan saat ini bahkan sudah melampaui 50 persen.
“Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN Pangan,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
