Pantau - MY Esti Wijayati menekankan pentingnya integritas dan validitas data dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Ia mengingatkan agar BPS tidak terjebak dalam manipulasi data demi kepentingan pencitraan semata.
“Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta, jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya. Jadi kalau BPS sampai kemudian hanya menyatakan biar nampak baik-baik saja, ini bahaya,” ujar Esti.
Pernyataan tersebut disampaikan usai pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu, 13 Mei 2026.
Data Akurat Jadi Fondasi Kebijakan
Menurut Esti, data yang tidak akurat dapat berdampak fatal terhadap perencanaan negara dan penyusunan kebijakan publik.
Ia menyebut data menjadi fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran antara pemerintah dan DPR.
“Kebijakan yang nanti akan kita buat bersama antara pemerintah dan DPR, tentu itu akan menjadi blunder, tidak tepat sesuai fakta,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat sebagai responden agar memberikan informasi yang jujur.
Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir data yang diberikan akan berdampak pada kebijakan perpajakan.
“Mereka masyarakat diminta memberikan data yang benar. Tidak perlu kemudian ragu bahwa data itu akan berkaitan nanti pajaknya besar dan yang lain sebagainya. Karena data ini akan menjadi cerminan bagaimana perekonomian di wilayah Indonesia, bagaimana UMKM dan yang lain sebagainya. Nah, kesadaran itu perlu dibangun,” ungkapnya.
Tekankan Etika Petugas Lapangan
Selain validitas data, Esti juga menyoroti mekanisme rekrutmen dan kapasitas tenaga lapangan yang dilibatkan dalam Sensus Ekonomi 2026.
Ia meminta BPS memberikan pembekalan memadai kepada petugas lapangan, khususnya terkait etika komunikasi saat mendatangi masyarakat.
Menurutnya, pendekatan yang baik diperlukan agar tidak menimbulkan resistensi dari warga saat proses pendataan berlangsung.
“Bagaimana mereka juga menguatkan tenaga yang direkrut itu dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan. Misalnya hal sederhana, untuk bisa kulo nuwun, menyapa itu bagaimana? Coba datang bawa surat dengan geleleng begitu. Orang enggan juga kasih data. Tapi kalau kita nyuwun sewu bu kita mau cari data, termasuk persyaratan untuk menunjukkan surat tugas, menunjukkan identitas resmi dan jangan ditakuti-takuti, tapi lebih kepada pendekatannya seperti apa?” jelasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
