HOME  ⁄  Nasional

Pramono Soroti Peran Puskesmas Pembantu untuk Tangani Masalah Kesehatan di RW Kumuh Jakarta

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pramono Soroti Peran Puskesmas Pembantu untuk Tangani Masalah Kesehatan di RW Kumuh Jakarta
Foto: (Sumber: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta Barat, Senin (18/5/2026). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri..)

Pantau - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyoroti pentingnya keberadaan puskesmas pembantu untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan masyarakat di kawasan RW kumuh di ibu kota.

“Puskesmas-puskesmas pembantu seperti inilah yang juga nanti akan berperan serta untuk lebih menurunkan lagi persoalan yang ada di RW kumuh di Jakarta, karena saya ingin Jakarta semakin baik, semakin bersih,” ujar Pramono saat ditemui di Puskesmas Pembantu Meruya Selatan II, Jakarta Barat, Senin.

Puskesmas Pembantu Dinilai Penting untuk Warga RW Kumuh

Pramono mengatakan puskesmas pembantu memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat di wilayah padat dan kumuh.

Status RW kumuh di Jakarta ditentukan melalui 11 indikator, mulai dari kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, ventilasi rumah, hingga kondisi sanitasi dan pengelolaan sampah.

Kriteria lainnya mencakup kondisi saluran air, penerangan jalan umum, tata letak bangunan, serta kondisi jalan lingkungan di permukiman warga.

Dengan berbagai persoalan tersebut, kehadiran fasilitas kesehatan tingkat lingkungan dinilai mampu membantu penanganan masalah kesehatan masyarakat secara lebih cepat dan dekat.

Jumlah RW Kumuh di Jakarta Menurun

Pramono juga mengungkapkan jumlah RW kumuh di Jakarta mengalami penurunan berdasarkan hasil pendataan terbaru yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).

Data terbaru menunjukkan jumlah RW kumuh turun menjadi 211 wilayah dibandingkan 445 RW pada 2017.

"Walaupun nanti ada 1.900 yang sebelumnya dianggap sudah tidak kumuh, tetapi saya juga setuju untuk lebih diperdalam. Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ungkap Pramono.

Ia menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperdalam hasil pendataan tersebut agar upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan lebih optimal.

Penulis :
Aditya Yohan