Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberdayakan RT, RW hingga kader dasawisma untuk membantu menekan jumlah wilayah kumuh di ibu kota.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan keterlibatan masyarakat diperlukan agar penanganan RW kumuh dapat berjalan lebih optimal.
“Jumantik, Dawis, PKK, RT RW, saya minta untuk diberdayakan, membantu agar tempat-tempat yang masih dianggap sebagai RW kumuh bisa ditangani,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Selatan, Selasa.
RT dan Dawis Akan Berkoordinasi dengan Kepala Daerah
Pramono menjelaskan RT, RW hingga kader dawis nantinya akan berkoordinasi dengan kepala daerah seperti wali kota dan bupati dalam upaya penanganan kawasan kumuh.
Ia berharap jumlah RW kumuh di Jakarta dapat terus berkurang dalam beberapa tahun ke depan.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencatat jumlah RW yang masuk kategori kumuh mengalami penurunan signifikan.
Berdasarkan pendataan terbaru hasil kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah RW kumuh di Jakarta turun menjadi 211 wilayah dibandingkan 445 RW pada 2017.
Pemprov DKI Gunakan 11 Kriteria Penilaian RW Kumuh
Pramono juga meminta jajarannya mendalami hasil pendataan tersebut untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Jakarta.
Status kumuh pada tingkat RT yang kemudian diagregasi menjadi RW ditentukan berdasarkan 11 indikator.
Kriteria tersebut meliputi kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, konstruksi rumah, ventilasi dan pencahayaan bangunan, hingga fasilitas buang air besar.
Selain itu, penilaian juga mencakup cara pembuangan sampah, frekuensi pengangkutan sampah, kondisi saluran air, jalan lingkungan, penerangan jalan umum, dan tata letak bangunan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
