HOME  ⁄  Nasional

Peta Sekolah dan Keadilan Kota Jadi Sorotan dalam SPMB Surabaya 2026

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Peta Sekolah dan Keadilan Kota Jadi Sorotan dalam SPMB Surabaya 2026
Foto: (Sumber : Arsip - Sejumlah petugas melayani konsultasi warga di Posko Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Surabaya (ANTARA-HO/Diskominfotik Surabaya).)

Pantau - Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027 di Surabaya kembali menyoroti persoalan pemerataan akses pendidikan dan ketimpangan kualitas sekolah di tengah tingginya persaingan masuk sekolah negeri favorit.

Antrean orang tua siswa mulai terlihat di sejumlah sekolah negeri di Surabaya dengan membawa dokumen administrasi seperti kartu keluarga hingga data jarak rumah ke sekolah tujuan.

Pemerintah Kota Surabaya tahun ini melakukan sejumlah pembenahan dalam pelaksanaan SPMB, mulai dari membuka posko pelayanan di SD dan SMP negeri hingga memperketat verifikasi domisili calon siswa.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh lulusan SD dapat tertampung di SMP negeri maupun swasta secara merata.

Ketimpangan Mutu Sekolah Masih Jadi Masalah

Fenomena rebutan kursi sekolah negeri dinilai tidak hanya berkaitan dengan administrasi penerimaan siswa baru, tetapi juga mencerminkan ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah.

Banyak warga disebut rela memindahkan alamat administratif atau menitipkan kartu keluarga demi mendekati sekolah tertentu yang dianggap lebih unggul.

Pemerintah Kota Surabaya merespons persoalan itu dengan memperketat verifikasi domisili melalui integrasi data kependudukan dan aplikasi "Cek In Warga".

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah manipulasi alamat dalam proses penerimaan siswa baru.

Namun, persoalan utama dinilai tetap berada pada belum meratanya kualitas sekolah di berbagai kawasan kota.

Selama sekolah favorit masih dianggap menjadi penentu masa depan pendidikan anak, persaingan dalam SPMB diperkirakan akan terus terjadi setiap tahun.

Posko SPMB Dinilai Jadi Jembatan Sosial

Pembukaan posko pelayanan di sekolah-sekolah disebut menjadi salah satu upaya mengurangi ketimpangan informasi bagi masyarakat.

Posko tersebut membantu warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital atau memiliki keterbatasan akses internet saat proses pendaftaran daring.

Kehadiran layanan langsung itu dinilai penting agar akses pendidikan tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu yang lebih memahami teknologi.

SPMB Surabaya 2026 pun menjadi gambaran bagaimana pemerintah daerah mencoba menata sistem pendidikan sekaligus menjawab tuntutan keadilan sosial di kota besar.

Penulis :
Aditya Yohan