
Pantau - Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan sekaligus insentif fiskal kepada pemerintah daerah berprestasi di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara sebagai bentuk dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat kinerja daerah.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk program insentif fiskal daerah pada 2026.
“Di tahun ini, kita alokasikan anggaran sebanyak Rp1 triliun untuk insentif fiskal daerah. Pertimbangannya karena tugas dari Kemendagri berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah [adalah] pembina dan pengawas pemerintahan daerah,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Pernyataan itu disampaikan Tito dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Ballroom Merumatta Senggigi, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa.
Tito menyebut pemberian penghargaan tersebut merupakan penerapan konsep carrot and stick dalam tata kelola pemerintahan.
Menurut dia, pemerintah tidak hanya melakukan evaluasi dan pengawasan, tetapi juga memberikan penghargaan yang berdampak langsung bagi daerah.
Penghargaan Dinilai Lebih Adil Secara Regional
Tito menjelaskan penghargaan berbasis regional dinilai lebih adil dibanding kompetisi tingkat nasional.
“Kalau itu udah biasa, yang trofi sama sertifikat. Jadi (hadiahnya) dalam bentuk insentif fiskal, dan kemudian kita tentu berpikir, selama ini diberikannya di tingkat nasional. Kalau nasional, nanti pertandingannya enggak fair,” ujarnya.
Ia menilai daerah dengan kapasitas fiskal besar cenderung lebih mudah memenangkan kompetisi tingkat nasional karena memiliki dukungan anggaran dan inovasi yang lebih besar.
Karena itu, penghargaan regional diharapkan memberi kesempatan yang lebih setara bagi daerah untuk mendapatkan apresiasi dan tambahan insentif fiskal.
“Nah untuk kategorinya, memang kita ambil yang ringan, yang datanya sudah pasti ada. Itu misalnya data pengangguran, itu BPS sumbernya,” kata Tito.
Sejumlah Daerah Raih Penghargaan dan Insentif
Pada kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, Kabupaten Pulau Morotai meraih Terbaik I, disusul Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah.
Untuk tingkat kota diraih Kota Ternate, sedangkan tingkat provinsi diraih Provinsi Maluku Utara.
Di kategori Creative Financing, Kabupaten Lombok Barat menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, sementara Kota Mataram dan Provinsi NTB menjadi pemenang tingkat kota dan provinsi.
Pada kategori Pengendalian Inflasi, Kabupaten Sumba Timur menjadi Terbaik I tingkat kabupaten, sedangkan Kota Tual dan Provinsi NTT meraih penghargaan tingkat kota dan provinsi.
Sementara kategori Penurunan Tingkat Pengangguran dimenangkan Kabupaten Lembata untuk tingkat kabupaten, Kota Tidore Kepulauan untuk tingkat kota, dan Provinsi Maluku Utara untuk tingkat provinsi.
Kemendagri memberikan insentif fiskal sebesar Rp3 miliar untuk Terbaik I, Rp2 miliar untuk Terbaik II, dan Rp1 miliar untuk Terbaik III.
- Penulis :
- Aditya Yohan





