Pantau - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam yang mewajibkan penjualan sejumlah komoditas strategis dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal.
Kebijakan tersebut diumumkan Presiden saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF RAPBN 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Rabu.
“Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita,” ungkap Prabowo.
Presiden menyebut komoditas yang tahap awal diatur dalam kebijakan itu meliputi minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferro alloy.
“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal,” ujar Prabowo.
Pemerintah Ingin Cegah Praktik Ilegal Ekspor
Prabowo mengatakan kebijakan tersebut diterbitkan untuk memperkuat pengawasan ekspor sumber daya alam dan mencegah berbagai praktik ilegal yang merugikan negara.
Menurut dia, pemerintah ingin memberantas praktik kurang bayar atau under-invoicing, pemindahan harga atau transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.
“Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring, serta memberantas praktik kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor,” kata Prabowo.
Ia menilai kebijakan baru itu akan membantu meningkatkan penerimaan pajak dan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Prabowo Sebut Indonesia Harus Berani Kelola SDA
Presiden menegaskan Indonesia tidak boleh lagi kehilangan potensi penerimaan negara akibat lemahnya pengawasan terhadap ekspor sumber daya alam.
“Kita tidak mau dibohongi lagi, kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual,” ungkap Prabowo.
Menurut dia, kebijakan serupa juga telah diterapkan di sejumlah negara seperti Arab Saudi, Qatar, Aljazair, Malaysia, hingga Vietnam.
Prabowo menilai seluruh kekayaan alam Indonesia merupakan milik rakyat sehingga negara harus memiliki kendali penuh terhadap tata kelola dan penjualan komoditas strategis ke luar negeri.
- Penulis :
- Aditya Yohan
