Pantau - Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dalam pidatonya saat Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, dan DPD RI Jakarta, Rabu, 20 Mei 2026, karena dinilai memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi Indonesia dengan tetap berada di luar pemerintahan.
Presiden menyebut PDIP saat ini menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berada di luar pemerintahan di tengah dukungan mayoritas partai politik terhadap kabinet yang dipimpinnya.
Prabowo mengatakan demokrasi membutuhkan mekanisme check and balance terhadap lembaga-lembaga eksekutif yang menjalankan pemerintahan.
“Saya menghormati keputusan PDIP untuk berada di luar pemerintahan karena itu adalah bentuk pengorbanan demi menjaga demokrasi,” ungkap Prabowo di hadapan lebih dari 400 anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara.
Prabowo Sebut Kritik PDIP Penting bagi Pemerintah
Prabowo mengatakan setiap pemimpin harus bersedia menerima kritik dalam menjalankan pemerintahan.
Ia menegaskan lembaga-lembaga pemerintah juga harus diawasi agar tetap menjalankan tugas sesuai aturan dan kepentingan rakyat.
Presiden mengakui apabila seluruh partai politik mendukung pemerintah, kondisi tersebut tidak baik bagi negara demokrasi.
“Saya kadang merasa pilu ketika menerima kritik keras dari anggota PDIP, tetapi mungkin kritik itu penting sebagai pengingat bagi pemerintah,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, kritik dan peringatan dari pihak luar pemerintahan dapat menjadi cara untuk menyelamatkan pemerintah dari kesalahan dalam pengambilan kebijakan.
Pernyataan Prabowo tersebut disambut tepuk tangan anggota DPR RI yang hadir dalam rapat paripurna.
Prabowo Larang Menteri Hambat Perusahaan Terafiliasi PDIP
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengungkap dirinya telah menginstruksikan para menteri agar tidak menghambat perusahaan yang terafiliasi dengan PDIP dalam proses tender pemerintah.
Ia mengatakan perusahaan tetap harus diberi kesempatan mengikuti tender apabila memenuhi syarat dan memenangkan proses secara benar.
Prabowo menegaskan keputusan tender tidak boleh didasarkan pada latar belakang politik perusahaan.
“Saya sudah perintahkan para menteri, kalau perusahaan itu menang secara benar dan sesuai aturan, jangan diganggu hanya karena latar belakang politik,” katanya.
Presiden menjelaskan sikap tersebut diambil karena dirinya meneladani Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Prabowo mengungkapkan ketika dirinya belum berkuasa, Megawati pernah membantu dirinya di bidang ekonomi melalui sikap yang menghormati hasil tender proyek.
“Bu Mega pernah meminta agar proyek yang saya menangkan lewat tender tidak diganggu meskipun saat itu saya berada di luar kekuasaan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pengalaman tersebut menjadi alasan dirinya kini menerapkan prinsip yang sama sebagai kepala negara dengan tidak membedakan latar belakang politik dalam penentuan pemenang tender selama proses berjalan sesuai aturan.
- Penulis :
- Arian Mesa
