Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Rahmawati mengusulkan pemerintah mengalokasikan anggaran APBN 2027 untuk pembangunan 1.000 layar bioskop desa guna mendukung pertumbuhan rumah produksi film di daerah.
Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Panja Kreativitas dan Distribusi Film Nasional bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu.
"Mungkin lintas mitra mungkin siapkan insentif fiskal untuk PH-PH kecil dan daerah dan alokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini saran biar PH kecil itu bisa hidup," ujar Rahmawati.
Ia menilai rumah produksi kecil di berbagai daerah masih kesulitan berkembang karena minimnya akses penayangan film di jaringan bioskop nasional.
Kondisi tersebut dinilai menghambat munculnya film-film yang mengangkat budaya dan potensi lokal dari berbagai wilayah Indonesia.
DPR Soroti Sulitnya Akses Rumah Produksi Kecil
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi NasDem Rico Sia menyarankan rumah produksi memperkuat komunikasi dengan pengelola bioskop atau exhibitor sebelum proses produksi film dimulai.
"Coba deh duduk diskusi dengan para exhibitor sebelum kita bikin film, menyampaikan gagasan kita, memberitahukan apa yang kita mau buat, minta masukan dari dia," kata Rico.
Menurutnya, komunikasi sejak awal dapat membantu rumah produksi memahami kebutuhan pasar dan membuka peluang tayang lebih besar di bioskop.
Namun, perwakilan PH Black & White Pictures menyebut pengelola bioskop belum sepenuhnya membuka ruang diskusi bagi rumah produksi kecil.
Hal tersebut membuat film-film daerah sulit mendapatkan akses penayangan secara luas.
Revisi UU Perfilman Diusulkan
Selain usulan pembangunan bioskop desa, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Andhika Satya Wisastho juga mendorong revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
Ia menilai regulasi lama sudah tidak lagi relevan dengan perkembangan industri perfilman saat ini.
"Saya kira kondisi di 2009 dan di 2026 ini sudah amat sangat berbeda tentang Perfilman di Indonesia," ungkap Andhika.
DPR berharap revisi regulasi dapat memperkuat ekosistem perfilman nasional sekaligus memberikan ruang lebih besar bagi rumah produksi daerah untuk berkembang.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
