Pantau - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2027 bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan instrumen perjuangan untuk melindungi rakyat dan mewujudkan kesejahteraan nasional di tengah ketidakpastian global.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 20 Mei 2026.
Momentum pidato tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas.
APBN Disebut Alat Perjuangan Bangsa
Presiden mengatakan kondisi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian menuntut negara hadir menjaga stabilitas ekonomi dan kepentingan rakyat.
"APBN adalah wujud dari alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa, alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera, dan sebagai pedoman perjalanan kita ke depan," ujar Prabowo.
Pemerintah menargetkan ekonomi nasional yang stabil, tumbuh tinggi, dan inklusif melalui APBN yang sehat, kredibel, dan berkelanjutan.
Presiden menyebut Indonesia memiliki modal kuat menghadapi dinamika global, mulai dari posisi geografis strategis, bonus demografi, kekayaan sumber daya alam, hingga disiplin fiskal.
Prabowo memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,61 persen year on year dan menjadi yang tertinggi di antara negara-negara G20.
Inflasi April 2026 berada di level 2,42 persen year on year.
Neraca perdagangan Indonesia juga mencatat surplus sebesar 3,3 miliar dolar AS pada Maret 2026.
Menurut Presiden, surplus perdagangan Indonesia telah berlangsung selama 71 bulan berturut-turut.
Cadangan devisa Indonesia pada April 2026 mencapai 146,2 miliar dolar AS atau setara 5,8 bulan impor.
Pemerintah menegaskan APBN akan dijaga melalui optimalisasi pendapatan negara, belanja yang efisien dan produktif, serta pembiayaan yang inovatif, prudent, dan berkeadilan.
"Saya ingin tegaskan hari ini keyakinan saya bahwa apabila kita menjalankan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan baik, negara kita akan memiliki sumber daya yang cukup untuk menjamin Indonesia sungguh-sungguh menjadi negara yang makmur dan adil," kata Prabowo.
Delapan Prioritas Nasional Jadi Fokus RAPBN 2027
Pemerintah menyiapkan strategi ekonomi dan fiskal 2027 melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi.
APBN akan diarahkan untuk mendukung kebutuhan publik dan program prioritas nasional.
Pemerintah juga menekankan optimalisasi peran swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi serta sinergi Danantara dan APBN untuk pembiayaan investasi strategis.
Dalam pidatonya, Presiden memaparkan delapan klaster program kerja prioritas nasional.
Delapan klaster tersebut meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan.
Prabowo menegaskan kekayaan alam Indonesia harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
"Bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah cita-cita pendiri bangsa kita," ujar Prabowo.
Puan Sebut RAPBN 2027 Harus Berpihak kepada Rakyat
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut kehadiran Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR menjadi momentum penting untuk menegaskan arah RAPBN 2027 yang berpihak kepada rakyat.
Puan mengatakan KEM dan PPKF RAPBN 2027 bukan hanya terkait rancang bangun APBN yang sehat dan berkelanjutan, tetapi juga instrumen untuk mengantisipasi berbagai risiko ekonomi global dan domestik.
"KEM PPKF Tahun Anggaran 2027 juga diharapkan mampu menjadi fondasi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," kata Puan.
Menurut Puan, pertumbuhan ekonomi berkualitas tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka Produk Domestik Bruto atau PDB.
Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan merata.
Kehadiran Presiden dalam penyampaian KEM-PPKF RAPBN 2027 disebut menegaskan bahwa rancang bangun APBN diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat di tengah ketidakpastian global.
- Penulis :
- Shila Glorya
