Pantau - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mendukung pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara yang akan menjadi pintu tunggal ekspor komoditas strategis sumber daya alam.
Susi menilai pembentukan DSI penting untuk memperkuat transparansi perdagangan sekaligus menutup celah praktik manipulasi dalam transaksi ekspor.
Susi Soroti Praktik Under-Invoicing dan Transfer Pricing
Dukungan itu disampaikan Susi melalui akun media sosial X pribadinya @susipudjiastuti saat menanggapi diskusi terkait rencana pembentukan DSI.
Ia menyoroti masih maraknya praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga transaksi ekspor yang tidak tercatat optimal sehingga berdampak pada penerimaan negara.
“Justru ini yang terjadi sekarang. Unreported, Undervalue invoice/transfer pricing. Penerimaan negara jadi kurang. Makanya dibuat satu pintu supaya transparan,” tulis Susi.
Pernyataan tersebut merespons analisis akun pengamat bisnis @Strategi_Bisnis yang menilai posisi tawar Indonesia dalam perdagangan global masih lemah meski menjadi produsen besar berbagai komoditas dunia.
Akun tersebut menyebut praktik pelaporan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya menyebabkan kebocoran devisa dan kerugian pajak negara.
“Dampaknya cukup besar. Negara bisa kehilangan potensi pajak dan devisa. Di sisi lain, eksportir yang patuh jadi kalah saing dengan pemain yang memanipulasi laporan. Kalau dibiarkan, pasar jadi tidak sehat,” tulis @Strategi_Bisnis.
Pemerintah Siapkan DSI sebagai Pintu Tunggal Ekspor SDA
Menurut @Strategi_Bisnis, kehadiran DSI dapat menjadi instrumen strategic control untuk memastikan volume dan nilai ekspor tercatat secara transparan dan sesuai transaksi riil.
“Indonesia juga butuh kedaulatan data perdagangan komoditas strategis. Ujungnya adalah memperkuat bargaining power Indonesia. Kalau kita produsen besar, seharusnya kita juga punya posisi tawar yang kuat dalam perdagangan global,” tulis akun tersebut.
CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menegaskan DSI dibentuk untuk menata ulang sistem perdagangan dan memberantas praktik mispricing ekspor.
Pemerintah juga mewajibkan ekspor komoditas strategis seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy dilakukan melalui satu pintu lewat BUMN.
Kebijakan itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan, mencegah pelarian devisa, serta memastikan harga transaksi sesuai indeks pasar global.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
