Pantau - Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RI–Malaysia dari Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad memperkuat pengawasan udara di wilayah perbatasan Kalimantan Barat melalui pelatihan intensif kemampuan anti-drone guna mengantisipasi penyalahgunaan pesawat tanpa awak di kawasan perbatasan.
Komandan Satgas Pamtas RI–Malaysia Yonarhanud 1/PBC/1 Kostrad, Andy Qomarudin, mengatakan pembekalan tersebut penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi yang berpotensi dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal.
"Personel harus memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman di daerah operasi," ungkap Andy Qomarudin.
Pelatihan Anti-Drone Digelar di Entikong
Pelatihan kemampuan anti-drone dilaksanakan di wilayah Entikong, Kalimantan Barat, dengan melibatkan pemateri teknis dari Yonkomlek Puskomlekad.
Materi pelatihan difokuskan pada kemampuan deteksi dini ancaman udara serta identifikasi potensi ancaman yang muncul di wilayah perbatasan.
Selain itu, peserta juga dibekali kemampuan penanggulangan atau counter-drone yang dapat diterapkan langsung di lapangan.
Sebanyak 24 personel inti Satgas mengikuti simulasi dan studi kasus yang disesuaikan dengan kondisi geografis serta karakteristik wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
Andy Qomarudin menegaskan penguasaan teknologi pengawasan dan penanggulangan drone menjadi kebutuhan penting seiring berkembangnya ancaman keamanan berbasis teknologi di kawasan perbatasan.
Pengawasan Diperluas hingga Pesisir Pantai Temajuk
Selain kawasan perlintasan utama Entikong, pelatihan serupa juga diperkuat di kawasan pesisir Pantai Temajuk untuk meningkatkan pengawasan sektor perbatasan laut dan pantai.
"Selain kawasan perlintasan utama di Entikong, pelatihan serupa juga diperkuat di kawasan pesisir Pantai Temajuk sebagai langkah memperkuat pengawasan sektor perbatasan laut dan pantai," kata Andy Qomarudin.
Wilayah perbatasan Kalimantan Barat selama ini menghadapi tantangan keamanan yang kompleks, mulai dari keberadaan jalur tidak resmi atau jalur tikus, potensi penyelundupan barang ilegal, hingga ancaman spionase lintas batas.
Teknologi drone dinilai dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ilegal apabila tidak diantisipasi secara maksimal oleh aparat keamanan.
Melalui peningkatan kemampuan anti-drone, TNI AD berupaya memperkuat sistem pengamanan perbatasan dengan mengintegrasikan pengawasan dimensi udara yang sulit dijangkau melalui patroli konvensional.
"Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya modernisasi pengamanan wilayah perbatasan guna menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan negara di kawasan perbatasan RI–Malaysia, khususnya di Kalimantan Barat," ujar Andy Qomarudin.
- Penulis :
- Leon Weldrick
