Pantau - Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan kritik terhadap program pemerintah, termasuk pembangunan desa dan pengentasan kemiskinan, merupakan bagian dari proses demokrasi di Indonesia.
Riza menyampaikan pernyataan tersebut saat menghadiri rapat pertama Komite Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development/GPPAD) di Beijing, China, Rabu (27/5/2026).
"Setiap program itu pasti ada plus minusnya. Pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka, yang penting ada alasannya. Kita masih demokratis, masih terus belajar, masih banyak yang juga belum bisa menerima, banyak juga yang masih nyinyir, itu bagian dari demokrasi kita," ujar Riza.
Ia mengatakan pemerintah tidak ingin menyalahkan pihak-pihak yang mengkritik kebijakan pemerintah.
"Tentu para pemimpin, termasuk Presiden Prabowo memahami karakter masyarakat kita. Kami tidak ingin menyalahkan mereka, kami ajak mereka ikut memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, membangun bangsa," katanya.
Pemerintah Ajak Pengkritik Terlibat Bangun Desa
Riza menilai masyarakat yang selama ini mengkritik pemerintah perlu diberi ruang untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan desa.
"Semua yang selama ini nyinyir mungkin, menyalahkan pemerintah, kita beri kesempatan untuk terlibat aktif membangun Indonesia. Dengan cara, ayo kita bangun desa kita masing-masing. Kalau setiap tokoh nanti memberikan kontribusi terbaik yang membangun desa, maka desa akan maju, pada akhirnya Indonesia akan maju," ungkapnya.
Pemerintah saat ini menjalankan sejumlah program pengentasan kemiskinan, salah satunya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang mulai dioperasikan sejak 16 Mei 2026.
Data hingga 25 Mei 2026 mencatat sebanyak 10.534 gerai KDKMP telah berdiri di 13 provinsi atau sekitar 12,6 persen dari total 83.376 koperasi yang telah terdaftar sebagai badan hukum.
Pemerintah menargetkan sebanyak 20.000 hingga 30.000 koperasi desa selesai dibangun pada 17 Agustus 2026.
Program Koperasi Desa Tuai Kritik
Program KDKMP turut menuai kritik karena dinilai terlalu sentralistik dan mengurangi alokasi dana desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026, sebanyak 58,03 persen Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung proyek KDKMP.
Kebijakan tersebut membuat pagu Dana Desa 2026 yang sebelumnya sebesar Rp60,57 triliun tersisa sekitar Rp25 triliun setelah pemotongan anggaran.
Sejumlah pihak menilai masyarakat desa belum dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan sistem ekonomi desa melalui program tersebut.
Selain Koperasi Merah Putih, pemerintah juga menjalankan program Desa Nelayan melalui pembangunan dermaga sederhana, fasilitas produksi es, cold storage, dan panel surya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Kemendes PDT mencatat jumlah desa mandiri meningkat menjadi 20.503 desa pada 2025 dibandingkan 17.203 desa pada 2024.
Meski demikian, masih terdapat 9.366 desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia yang menghadapi persoalan infrastruktur dasar, air bersih, hingga pengolahan sampah.
- Penulis :
- Aditya Yohan
