Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memprioritaskan pembangunan unit sekolah baru di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T guna memperluas akses pendidikan masyarakat.
Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah berkomitmen mengatasi kesenjangan mutu, kualitas, dan akses pendidikan secara bertahap dengan fokus pada wilayah prioritas.
"Kalau ada usulan pembangunan unit sekolah baru, tentu kami utamakan, apalagi itu usulan dari daerah-daerah yang masuk kategori 3T," kata Abdul Mu’ti di Manokwari, Papua Barat, Kamis (28/5).
Kemendikdasmen juga mendorong pemerintah daerah di kawasan Indonesia timur mengusulkan pembangunan sekolah satu atap di wilayah terpencil untuk mendukung layanan pendidikan sejak usia dini.
Selain pembangunan fisik sekolah, pemerintah menyiapkan dukungan pembelajaran jarak jauh atau distance learning melalui bantuan fasilitas jaringan internet.
Sekolah di Daerah Terpencil Akan Dapat Bantuan Listrik Surya
Abdul Mu’ti mengatakan pemerintah juga akan membantu penyediaan listrik tenaga surya bagi daerah yang belum memiliki akses listrik.
"Kalau di daerah itu belum ada listrik, kami beri bantuan sarana prasarana listrik tenaga surya. Kami akan kerja sama dengan Eco Bhinneka Muhammadiyah," ujarnya.
Menurut dia, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan di daerah 3T membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga sosial, dan organisasi keagamaan.
Program tersebut sejalan dengan target revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan tahun 2026 yang mencapai 71.744 unit mulai dari PAUD, TKK, SD, SMP, hingga SMA sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
"Organisasi lainnya yang konsen dan fokus untuk dunia pendidikan, silahkan mengajukan usulan pembangunan unit sekolah baru," kata Abdul Mu’ti.
Pemda Akui Anggaran Pendidikan Masih Terbatas
Sekretaris Daerah Papua Barat Ali Baham Temongmere mengajak organisasi keagamaan turut aktif membantu penyelenggaraan pendidikan di wilayah Papua Barat.
Menurut dia, pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan anggaran, terutama setelah kebijakan efisiensi diterapkan.
Kondisi tersebut membuat program peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di daerah 3T belum berjalan maksimal sesuai harapan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
