Pantau - Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini WTP tersebut diserahkan kepada Bupati Lumajang Indah Amperawati bersama Ketua DPRD Kabupaten Lumajang Oktafiyani dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Tahun Anggaran 2025 di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5).
"Saya bersyukur atas capaian tersebut. Opini WTP menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku," ungkap Indah Amperawati.
WTP Jadi Pendorong Perbaikan Pelayanan
Raihan WTP kedelapan berturut-turut dinilai menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Bupati yang akrab disapa Bunda Indah itu menegaskan bahwa opini WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
"Kami ingin agar tata kelola keuangan dan pemerintahan tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga mampu mendukung pelayanan publik yang semakin efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh warga," katanya.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, dan partisipasi berbagai pihak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Fondasi Pembangunan dan Akuntabilitas
Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Agus Triyono mengatakan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama delapan tahun berturut-turut menunjukkan komitmen kuat seluruh perangkat daerah dalam membangun budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.
“Delapan kali berturut-turut meraih opini WTP tentu menjadi capaian yang patut disyukuri. Namun yang lebih penting adalah bagaimana kualitas tata kelola keuangan yang baik tersebut mampu mendukung pelayanan publik yang semakin berkualitas dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya.
Agus menjelaskan hasil pemeriksaan BPK menjadi bagian penting dalam evaluasi untuk memperkuat kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan program pembangunan daerah.
“Opini WTP bukan sekadar capaian administrasi, tetapi menjadi fondasi untuk terus memperkuat akuntabilitas pemerintahan dan meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah dalam melayani masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lumajang juga berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
